infosawit

Sawit Watch : Perusahaan Pembakar Hutan Dan Lahan Jangan Sampai Lolos



Sawit Watch : Perusahaan Pembakar Hutan Dan Lahan Jangan Sampai Lolos

InfoSAWIT, BOGOR - Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan sudah mencapai pada level berbahaya. Di Riau dan Kalimantan Tengah misalnya, masyarakat sudah mengeluhkan sesak nafas dan tidak dapat beraktifitas di luar rumah karena pekatnya kabut asap. Pemerintah sudah menetapkan 4 perusahaan sawit sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan dan masih akan terus dikembangkan.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware menyampaikan, rasa keprihatinannya dan mengecam perusahaan yang telah membakar hutan dan lahan untuk mencari keuntungan yang besar. “Masyarakat sudah sangat menderita oleh adanya kabut asap yang sudah terjadi selama beberapa minggu ini. Dampak yang diakibatkan oleh asap,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Direktorat Jendral Penegakan Hukum telah memperoses sebanyak 370 perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar. Sebanyak 48 perusahaan dengan izin konsesi dan 1 lahan milik perorangan telah disegel. Terkait penyegelan tersebut, luasan lahan yang terbakar mencapai 8.931 ha.

Lebih lanjut kata Inda, perusahaan yang telah terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan jangan sampai lolos dari tuntutan. Sudah seharusnya pemerintah dan aparat keamanan menindak tegas semua perusahaan yang terbukti melakukan aktifitas pembakaran hutan dan lahan.

“Beberapa konsesi perusahaan yang terbakar bahkan sudah mengantongi izin RSPO dan ISPO, seperti PT. Adei, Group salah satu perusahaan di Malaysia, dan beberapa anak perusahaan SIPEF, Tolan Tiga,” tandas Inda.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sekarang, seakan mengembalikan ingatan kita pada tahun 2015 lalu. Hal serupa juga terjadi sekarang, asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah merenggut beberapa korban jiwa dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Sebenarnya BMKG sudah memprediksikan akan terjadi kemarau panjang dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Tetapi proses pencegahan yang dilakukan pemerintah terhadap hal ini sangat minim.

Gugatan masyarakat sipil kepada Presiden terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2015 di Kalimantan Tengah, telah dimenangkan oleh masyarakat sipil. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sudah lalai dalam menjaga masyarakatnya dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Jika saja pemerintah menyikapi dengan serius perkiraan BMKG, pasti hal ini tidak akan terulang lagi. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit