infosawit

Masyarakat Sipil: Implementasi Inpres Moratorium Sawit Mandul



Masyarakat Sipil: Implementasi Inpres Moratorium Sawit Mandul

InfoSAWIT, JAKARTA - September 2019 tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan, hasil pemantauan pihaknya selama satu tahun terakhir, melihat bahwa kerja-kerja implementasi inpres moratorium sawit masih pada hal-hal yang bersifat persiapan dan koordinasi. Diketahui tim kerja di nasional tengah melakukan konsolidasi data dari kementerian/lembaga terkait untuk memfinalisasikan total luasan tutupan sawit di Indonesia.”

“Kasus-kasus tumpang tindih perkebunan sawit di kawasan hutan yang telah menjadi perhatian publik pun belum ada yang terselesaikan melalui inpres ini. Padahal beberapa diantaranya sudah ditetapkan bersalah, hanya tinggal eksekusi namun tak dijalankan pemerintah,” katanya dalam acara Diskusi media dan soft launching “Laporan Satu Tahun Implementasi Inpres : Jauh Panggang dari Api dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Sawit Watch mencatat dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas (19 propinsi, dan 239 Kabupaten/Kota) belum memberikan responnya, kami mengatakan bahwa implementasi inpres moratorium sawit masih “jauh panggang dari api” karena tidak ada capaian yang signifikan.

Deden Pramudyana dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menambahkan, hasil pemantauan kami di Kalteng, ditemukan ekspansi perkebunan sawit di sekitar Taman Nasional Sebangau disepanjang perbatasan hingga masuk kedalam kawasan taman nasional.

Hal senada juga disampaikan oleh Agung Ady dari Forest Watch Indonesia, menemukan masih adanya perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Seperti di Sumatera Selatan ada 6 perusahaan dengan luas sekitar 6.000 hektar masuk dalam Kawasan Suaka Margasatwa Dangku.

Di Kalimantan Barat, PT. RK yang masuk kedalam kawasan Hutan Lindung Sungai Arus Deras serta di Papua sekitar 61.24% (1,81 juta hektare) dari luas total kebun sawit di Papua masih berada dalam kawasan hutan. “Walau data ini dirilis sebelum inpres moratorium sawit keluar, harapannya ini bisa menjadi data awal yang dapat diacu oleh tim kerja nasional untuk inpres ini untuk dapat segera menyelesaikan,” ujar Agung.

Abu Meridian dari Kaoem Telapak mengatakan, dalam temuan kami, dokumen RTRWP Kaltim di dua periode yaitu 1996-2006 dan 2016-2036  yang digunakan sebagai pola penggunaan ruang untuk perkebunan sawit, kaltim menggunakan kawasan hutan, dan masih terdapat ketidakjelasan izin-izin HGU yang telah terbit tanpa informasi spesifik.

“Pada dasarnya kami melihat bahwa inpres ini merupakan hal yang positif karena memiliki semangat perbaikan tata kelola perkebunan sawit, namun apabila koordinasi antar kementerian yang kurang baik, maka ini akan menjadi permasalahan pengimplementasian inpres kedepan,” ujar Abu.

Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan memaparkan, hasil analisis pihaknya menemukan bahwa ada sekitar 1 juta hektar lebih perkebunan sawit yang berada di dalam Kawasan PIPPIB revisi XV (kawasan hutan alam primer dan gambut). Ini tersebar di 24 provinsi dengan 724 area konsesi. Ini menjadi penting dan mendesak untuk segera ditinjau ulang oleh pemerintah. (T2)  

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit