infosawit

Regulasi Jadi Salah Satu Akar Masalah Karhutla



Ilustrasi kebakaran lahan
Regulasi Jadi Salah Satu Akar Masalah Karhutla

InfoSAWIT, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini mendera Indonesia sebagai kejahatan terorganisir, bahkan beberapa lembaga swadaya masyarakat secara tidak berdasar juga menuduh bahwa ada kepentingan korporasi dibalik karhutla yang terjadi, pertanyaan berikutnya, lantas bagaimana dengan lahan yang dikelola pemerintah yang terbakar hebat, seperti kawasan hutan ?. Negara semaju Amerika dan Rusia pun mengalami kebakaran hebat ketika kemarau panjang (El-Nino) terjadi.

Pernyataan presiden maupun beberapa pihak tersebut dapat dikatakan tidak akurat dan masih prematur. Pemerintah perlu memahami faktor penyebab maupun data secara historis terkait bencana dan penanganan karhutla setidaknya dalam lima tahun terakhir sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan pencegahan dan penanganan bencana karhutla dengan efektif.

Persoalan karhutla ini salah satu akar masalahnya adalah persoalan regulasi, dalam hal ini ada dua persoalan regulasi yang menyebabkan persoalan karhutla terus terulang dan pada akhirnya potensial bersifat transaksional (koruptif). Persoalan pertama, adalah bahwa regulasi yang masih ada saat ini, baik di level peraturan perundangan nasional seperti UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU No 41/1999 tentang kehutanan maupun peraturan perundangan di tingkat daerah (Perda) masih memungkinkan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar lahan.

Persoalannya adalah masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar lahan tidak dapat mengendalikan api yang membesar terkena angin di kala musim kemarau, khususnya di lahan gambut. Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk membuka lahan dengan membakar, namun sebaliknya pemerintah tidak mensyaratkan alat pemadam api maupun memberi pelatihan yang memadai terkait karhutla.

Suhartoyo (2017), menguraikan dalam risalah acara pemeriksaan pendahuluan Mahkamah Konstitusi nomor 25 / PUU – XV/2017, bahwa menyebutkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar lahan oleh masyarakat merupakan bagian dari kearifan lokal yang harus dilindungi. Namun MK dalam hal ini tidak memberikan solusi atas kemungkinan menjalarnya api, termasuk lompatan api hingga ke lahan korporasi.

Seharusnya dalam hal ini pemerintah memiliki opsi yakni melarang sepenuhnya pembukaan lahan dengan cara membakar lahan atau mengizinkan tetapi dengan mensyaratkan kepemilikan alat pemadaman api serta adanya sertifikasi bagi pemadaman karhutla bagi masyarakat yang diberikan izin membuka lahan dengan cara membakar, termasuk cara antisipasi jika api menjalar pada konsesi yang dikelola oleh korporasi.

Persoalan kedua adalah tanggung jawab strict liability yang dibebankan pada korporasi dengan mengacu pada pasal 88 UU PPLH, meskipun sebagaimana diuraikan oleh Hartiwiningsih (2017), bahwa tanggung jawab strict liability tidak tepat dibebankan pada kasus kebakaran hutan dan lahan. Pada esensinya tanggung jawab strict liability  dikenakan secara serta merta, hal inilah yang kemudian tidak tepat jika dikenakan dalam kasus karhutla, asas hukum yang berlaku adalah prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Artinya dalam hal ini tidak dapat dikenakan secara serta merta, pelaku yang menyebabkan karhutla yang harus bertanggung jawab, berbeda dengan paradigma strict liability yang meletakkan korporasi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab selama kebakaran berada di wilayah korporasi terlepas apapun dan siapapun penyebabnya.

Mengingat dampak ekonomis maupun non ekonomis yang timbul dari karhutla sangat besar. Mengutip Putusan Mahkamah Agung nomor 3555/K/PDT/2018 yang dirilis pada Jumat 19 Juli 2019, putusan tersebut  menghukum pemerintah Indonesia karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal menghadirkan udara yang sehat bagi masyarakat, persoalannya adalah bagaimana menghadirkan udara yang sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Artinya seharusnya dalam hal ini pemerintah menggunakan paradigm pencegahan (preventif) sehingga masyarakat tidak menjadi korban (sufferer). Pemerintah harus merubah paradigma terkait penanganan persoalan karhutla ini dari perspektif penegakan hukum (law enforcement) yang sudah terbukti penuh penyimpangan, harus dirubah menjadi pendekatan preventif, dalam hal ini termasuk desain regulasi harus dibuat secara linier misalnya terkait izin membuka lahan dengan cara membakar perlu dievaluasi.

Sebagaimana diuraikan oleh Roscoe Pound (1975), bahwa hukum (dalam hal ini regulasi) harus dapat difungsikan sebagai ‘social engineering’ dan ‘social control’ sehingga dalam hal ini regulasi yang dibentuk harus dapat mengontrol dan membentuk perilaku masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla.

Pendekatan preventif dalam hal ini adalah kegiatan instansi terkait untuk mencegah terjadinya karhutla, pemerintah harus mengoptimalkan peran sebelum karhutla tersebut terjadi dan atau meluas. Pada akhirnya, mungkin saja setelah segala upaya dilakukan namun tetap terjadi karhutla, mengingat karhutla bisa saja terjadi karena faktor cuaca maupun faktor alam yang tidak dapat dihindari, seperti musim kemarau berkepanjangan (el-nino).

(Penulis Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn./ Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit