infosawit

Kejadian Kebakaran Didominasi di Lahan Negara



Ilustrasi kebakaran lahan
Kejadian Kebakaran Didominasi di Lahan Negara

InfoSAWIT, JAKARTA - Kalangan praktisi hukum  dan akademisi meragukan pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyebutkan 85% kebakaran terjadi di area konsesi yang dikelola untuk kepentingan bisnis perkebunan. Pasalnya, berdasarkan Data Global Forest Watch (GFW kebakaran di dalam konsesi sawit mencapai 11%, sedangkan luar konsesi mencapai  68%.

Pengamat hukum lingkungan dan Kehutanan Dr Sadino mengatakan, tahun ini justru karhutla didominasi oleh kawasan hutan negara yang menjadi tanggung jawab KLHK serta kawasan gambut yang dikelola  Badan Restorasi Gambut (BRG).

Data Global Forest Watch (GFW) per  1 Januari 2019  hingga 16 September 2019 jelas menunjukkan di seluruh Indonesia, kebakaran di dalam konsesi sawit mencapai  11%, sedangkan  luar konsesimencapai  68%.

“Kawasan hutan negara dan gambut yang terbakar, jauh lebih luas dibandingkan kawasan berizin.  Pemerintah harus berani menunjukkan tanggung jawab atas konsesi kelolaannya. Apalagi kegiatannya didanai APBN,” kata Sadino di Jakarta, Jumat (11/10/2019) dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT belum lama ini.

Lebih lanjut menurut Sadino, BRG juga harus bertanggung jawab atas  kebakaran gambut  yang menjadi konsesi kelolaannya. Bahkan, dalam konteks bernegara yang kuat dalam pengawasan lingkungan, semua tanggung karhutla ada di Pemerintah.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan  mengatakan, sejauh ini sebagian besar perusahaan sudah melaporkan kepatuhannya terhadap Permen LHK Nomor 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

“Kami akan melakukan evaluasi pada November hingga Desember. Evaluasi juga dilakukan terhadap pemerintah daerah. Sesuai peraturan menteri, pemda baik provinsi hingga kabupaten/kota telah diperintahkan untuk membentuk unit pengelolaan kawasan hutan, juga sarana prasarana, termasuk satuan tugas pengendalian karhutla.”

Di luar kawasan hutan, kata Raffles, pemda memiliki kewenangan mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan lahan di masyarakat. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit