infosawit

Konflik Lahan Sawit antara Masyarakat dan PT Mamuang Anak Usaha Astra Agro Berlanjut



Foto Dok: Antara News
Konflik Lahan Sawit antara Masyarakat dan PT Mamuang Anak Usaha Astra Agro Berlanjut

InfoSAWIT, AMSTERDAM Pada Senin (7/10/2019) waktu Amsterdam, Hemsi (38), petani kelapa sawit dari Desa Panca Mukti, Donggala, Sulawesi Tengah memberikan surat protes kepada ABN-AMRO di Amsterdam. Guna mengadukan kasus perampasan tanahnya oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerahnya ke ABN-AMRO di Amsterdam, Belanda, selaku pemegang saham dari perusahaan induk yang berkonflik dengannya.

Hemsi hanya berharap ha katas lahannya bisa dikembalikan, “Harapan saya, hak saya dikembalikan. Paling utama, hak saya dikembalikan,” kata Hemsi seperti dikutip dari Antara.

Ini menjadi milstone bagi konflik antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Mamuang yang merupakan anak usaha dari PT Astra Agro Lestari Tbk., surat aduan dari Hemsi yang datang bersama tim Milieudefensie, Walhi Nasional dan Walhi Sulawesi Tengah diterima oleh Stakeholder and Engagement Manager ABN-AMRO Wijbrand Fabius yang mengatakan tidak bisa menjanjikan apapun untuk saat itu, namun berjanji akan menindaklanjuti aduan tersebut.

Dalam surat aduan sepanjang enam alinea tersebut bahkan Hemsi meminta ABN-AMRO untuk menyetop semua investasi kepada Astra International dan PT Astra Agro Lestari Tbk., serta anak-anak perusahaannya yang diduga melakukan pelanggaran HAM dan hak atas tanah.

Ia juga meminta ABN-AMRO menggunakan pengaruhnya untuk memastikan agar keluarganya, dirinya dan anggota kelompok taninya berjumlah 25 Kepala Keluarga yang memiliki total lahan 50 hektare (ha) di Donggala, Sulawesi Tengah, yang juga terdampak kasus perampasan lahan dan pencurian buah sawit di lahannya sendiri mendapatkan haknya kembali.

Vice President Of Communications PT Astra Agro Lestari Tofan Mahdi mengatakan akan mempelajari dulu surat aduan tersebut, terlebih belum mendapat laporan terkait hal tersebut. “Yang pasti, kami sebagai perusahaan perkebunan sawit yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil),” kata Tofan.

Sebelumnya, tujuh bulan lalu, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhi hukuman 5 bulan penjara kepada Hemsi. Kasus serupa juga terjadi pada 2017, ada 4 Petani di Polanto Jaya (Rio Pakava) yang juga diputus kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu. Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Walhhi Sulawesi Tengah (Sulteng)  menganggap penegakkan dan semangat supremasi hukum telah dikangkangi atas putusan terhadap Hemsi Senin 25 Maret 2019 lalu.

 

Kriminalisasi Petani

Selama proses persidangan Hemsi, ada beberapa point penting yang menurut pihak Walhi Sulteng tidak masuk diakal dan memberikan kesan (Dugaan) bahwa, apa yang dialami oleh Hemsi adalah bagian dari skema korporasi yang menggunakan perangkat negara untuk mengkriminalisasi petani.

Pertama, Majelis Hakim yang sependapat dengan Penasehat Hukum Hemsi bahwa, sengketa lahan antara Hemsi dan PT. Mamuang harus diselesaikan secara Perdata karena masing-masing, baik Hemsi dan PT. Mamuang mengklim lahan itu adalah milik mereka. Tapi dalam putusan, Majelis Hakim justru menerangkan bahwa, Hemsi tidak dapat membuktikan lahan tersebut adalah milik dia dan bagi Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa sawit yang ada dalam lahan tersebut ditanam oleh PT. Mamuang. Sehingga dengan pertimbangan konyol ini, Majelis Hakim menganggap Hemsi malakukan pencurian.

Kedua, Apa yang dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut, menurut Walhi Suteng seperti guyonan tak lucu. Bagaimana tidak, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Hemsi baik berupa kwitansi pembelian bibit, kwitansi jasa pembersihan lahan serta keterangan saksi meringankan dari Hemsi.  Padahal selama proses sidang,  Hemsi dapat menunjukan bukti-bukti tersebut dengan membawa puluhan alat bukti dan ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Ketiga, Pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) yang menghadirkan ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasangkayu, ahli tersebut tidak dapat menunjukan titik koordinat batas HGU PT. Mamuang. Sehingga menurut kami putusan ini adalah putusan sesat.

“Disini makin terang bahwa, apa yang dialami oleh Hemsi saat ini adalah bentuk ketidakadilan Hukum kepada petani. Hemsi yang mempertahankan tanahnya untuk mempertahankan hidup bersama keluarganya, harus berhadapan dengan buruknya peradilan di republik ini,” catat pihak Walhi Sulteng.

Walhi Sulteng juga menduga bahwa, putusan Majelis Hakim terhadap Hemsi memang sudah dipersiapkan sejak awal. Karena jarak pembacaan Pledoi dan pembacaan putusan hanya berselang dua hari, yang dalam asumsi kami itu terlalu singkat. Ada yang tidak beres dalam soal ini. Kronologi kasus bisa cek di: http://walhisulteng.com/kronologis-hemsi-dari-tahun-ketahun/  (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit