infosawit

Diputuskan Dokumen & Peta HGU Tertutup, Greenpeace Anggap Putusan KIP Bertentangan UU



Ilustrasi Perkebunan Kelapa Sawit
Diputuskan Dokumen & Peta HGU Tertutup, Greenpeace Anggap Putusan KIP Bertentangan UU

InfoSAWIT, JAKARTA - Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat tertutup. KIP menentukan hanya daftar nama pemegang HGU saja yang sifatnya terbuka, sementara dokumen serta peta areal HGU digolongkan sebagai informasi yang tertutup.

KIP kemudian memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Termohon) untuk memberikan informasi HGU tersebut kepada Greenpeace Indonesia (Pemohon) dalam amar putusan sengketa informasi.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon yaitu: nama pemilik HGU dan daftar HGU terlantar di provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat terbuka.” kata Ketua Sidang dan Wakil Ketua KIP, Hendra J Kede, saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang KIP, Jakarta, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (14/10/2019).

Greenpeace Indonesia menyayangkan putusan KIP ini, sebab salah satu alasan pertimbangan majelis adalah isu keamanan negara di Papua yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan informasi HGU. “Informasi lengkap HGU disertai peta sebaliknya akan memperjelas status kepemilikan izin, sehingga masalah penguasaan ilegal yang memicu konflik dapat dihindari,” kata Asep Komarudin Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Sejauh ini terdapat tiga tuntutan serupa yang telah diperkuat putusan Mahkamah Agung yang menyatakan HGU adalah informasi terbuka tanpa pengecualian. Selain itu, LBH Papua sendiri telah memenangkan gugatan informasi hingga PTUN di Jayapura, terkait data HGU 31 perusahaan sawit yang beroperasi di provinsi Papua. “Informasi HGU tanpa Dokumen dan peta seperti melucuti fungsi kontrol publik terkait isu HGU bermasalah, putusan ini justru melemahkan,” lanjut Asep. 

"Putusan KIP ini bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik pasal 11 ayat 2 yakni Informasi Publik yang sudah dinyatakan terbuka melalui mekanisme penyelesaian sengketa, merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat," tandas Asep.

Anggota Majelis Komisioner Arif Adi Kuswardono, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan dua majelis lain yang menilai dokumen HGU adalah informasi yang terbuka. Dalil Kementerian ATR/BPN soal pemberian informasi HGU berpotensi disalahgunakan untuk kampanye sawit dan membahayakan keamanan negara, menurut Arif merupakan suatu dalil yang belum terbuktikan.

Sebelumnya Greenpeace Indonesia pada 18 April 2018 melayangkan gugatan sengketa informasi terhadap Kementerian ATR/BPN dan telah menjalani rangkaian sidang sejak Desember 2018. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit