infosawit

Menagih Tanggung Jawab Lembaga Keuangan dalam Kebakaran Hutan dan Lahan



Menagih Tanggung Jawab Lembaga Keuangan dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

InfoSAWIT, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi setiap tahun terutama di Sumatra dan Kalimantan, dan konflik lahan dengan masyarakat menandakan banyak hal yang masih harus diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia agar penggunaan minyak sawit sebagai sumber bahan bakar untuk biodiesel harus berasal dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Peran serta pihak keuangan seperti bank dan lembaga keuangan non-bank dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan minyak  sawit sebagai penyalur CPO untuk biodiesel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia ke Pertamina dalam Kepmen ESDM No.2018K/10/MEM/2018 sangat penting dalam memilih perusahaan minyak  sawit yang sudah memiliki komitmen berkelanjutan dalam komitmen No Deforestation, No Peat Development and No Exploitation (NDPE).

Total luas lahan yang terbakar sejak Januari s/d Agustus 2019 adalah 328.722 ha, dan sampai saat ini di Sumatera Selatan masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa konsesi perkebunan. Ribuan masyarakat terpaksa menghirup udara beracun sisa pembakaran lahan. BNPB menyebutkan masyarakat yang terserang ISPA sejak Februari s/d September 2019 total 919.516 jiwa.

Bagaimana peran bank dan Lembaga non-bank turut berperan aktif dalam menerapkan keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah dengan menerapkan prinsip – prinsip NDPE dalam memberikan pinjaman dana kepada perusahaan minyak kelapa sawit terutama sebagai penyalur biodiesel untuk menciptakan biodiesel yang berkelanjutan di Indonesia. Lembaga keuangan wajib memperhatikan isu lingkungan dan isu sosial ketika memberikan pembiayaan ke perusahaan perkebunan sawit. Lembaga keuangan (bank) yang memberi dana kepada korporasi pembakar hutan dan lahan harus bertanggung jawab atas dana publik (termasuk nasabah yang terpapar asap) yang mereka kelola (tersimpan) dan yang mereka salurkan kepada korporasi tersebut.

Koordinator Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF), Willem Pattinasarany menyampaikan, peran bank dan lembaga non-bank sangat penting dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan minyak sawit terutama yang ditunjuk sebagai penyalur Crude Palm Oil (CPO) untuk biodiesel yang didistribusikan ke PT Pertamina dan beberapa perusahaan Public Service Obligation (PSO) dan Non-PSO. Dampak dari proses bisnis dalam industri minyak sawit yang tidak mengindahkan prinsip – prinsip NDPE telah mengakibatkan hasil yang negatif bagi warga negara Indonesia yang berada di wilayah operasi perusahaan minyak  sawit. 

“Bagaimana bank dan Lembaga non-bank ikut berperan aktif dalam menerapkan keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK No.51/2017 dan pedoman teknisnya di Indonesia adalah dengan menerapkan prinsip – prinsip NDPE dalam memberikan pinjaman dana kepada perusahaan minyak  sawit terutama sebagai penyalur biodiesel untuk menciptakan biodiesel yang berkelanjutan di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Muhamad Kosar dari JPIK menyebutkan Lembaga Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mendukung investasi dan finansial di sektor perkebunan sawit dengan tujuan untuk mengembangkan kinerja dan tata kelola sektor sawit di Indonesia.

“Komitmen Sustainable Finance dari Bank (Lembaga keuangan) ini masih perlu ditegaskan kembali, baik standar maupun pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Bank-bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang belum berkomitmen terhadap NDPE hanya akan menciptakan reputasi buruk kepada bank tersebut,” tandas dia. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit