infosawit

Petani Sawit Barharap Pemerintah Joko Widodo Selesaikan Masalah Petani



Petani Sawit Barharap Pemerintah Joko Widodo Selesaikan Masalah Petani

InfoSAWIT, JAKARTA - Dalam pidatonya Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin  mengatakan ada tiga langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah pertama meningkatkan produktivitas melalui peremajaan sawit rakyat (PSR), kedua iplementasi program B20.

Menurut Manager Anggota dan Organisasi SPKS, sabarudin, langkah yang dilakukan pemerintah tersebut belum menunjukan keseriusanya dalam mengurusi petani sawit sesuai dengan masalah di lapangan.

Petani kelapa sawit yang tergabung di SPKS berharap pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani sawit di Indonesia.

Permaslahan itu diantaranya, pertama terkait dengan produktifitas petani masalhnya sekarang itu tidak ada pendampingan pemerintah kepada petani sejak dulu, penyuluh-penyuluh pemerintah pun tidak mengerti dengan sawit yang banyak adalah penyuluh pertanian. “Menjadi penting pemerintah memperbanyak penyuluh yang mengusai budidaya sawit agar penyuluh mampu mendapingi petani,” kata Sabarudin dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (31/10/2019)

Selanjutnya terkait ketersedian pupuk di beberapa daerah masih langkah kadang petani sawit tidak mendapatkan pupuk kalaupun ada itu sangat mahal sehingga ini perlu di atasi oleh pemerintah.

SPKS saat ini mendukung program PSR pemerintah, di Kab. Tanjabar, jambi kami siapkan ada 500 petani dan Kab. Sanggau, kalbar ada 1500 petani untuk mengikuti program PSR.

“SPKS melihat program ini masih ada hambatan di tingkat pemerintahnya banyak koperasi petani/koperasi yang sudah mengusulkan program PSR sudah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dirjenbun tetapi harus menunggu 1 tahun baru dilaksanakaan program replenting atau cair uangnya kedepanya harunay tidak terjadi lagi,” katanya.

Lantas terkait dengan program B20 saat ini belum memberikan dampak yang secraa nyata kepada petani sawit dilapangan, anggota kami meskipun itu bersebelahan kebunya dengan perusahaan memproduksi B20 tetapi masih belum mendapatkan akses penjulan secara langsung.

“Padahal perusahaan ini menapatkan dana sangat besar dari BPDP-SAWIT seharunya mereka bisa memberdayakan petani di sekitarnya seperti membeli buah secara langsung dari petani serta membuat program kebutuhan petani sawit seperti pelatihan petani dan lainnya,” kata sabarudin.

Selanjutnya mengenai masih rendahnya harga tandan buah sawit (TBS) sawit milik petani. Faktanya belum ada upaya nyata yang dikakukan oleh pemerintah sehingga penting sekali pemerintah fokus untuk mengurusi masalah ini.

Diakui, banyak faktor yang rendahnya harga TBS petani mulai dari ada beberapa perusahan yang belum mebeli TBS petani secara langsung di karenakan petani belum memilki kelembagaan/bermitra dengan petani, selain itu juga ada beberapa perusahan yang membeli harga TBS petani dibawah harga yang di keluarkan pemerintah.

Kata Sabaraudin, sarusnya pemerintah terutama daerah agar mendapingi petani membentuk kelembagan agar bisa bermitra dengan petani selain itu pemerintah harusnya berani memberikan sangsi kepada perusahaan yang membeli TBS petani di bawah ketetapan pemnerintah.

Sementara itu, masalah legalitas petani sawit yang harus segera di selesaikan karena dimana banyak petani belum memilki legalitas lahan baik SHM maupun SKT. “Apalagi legalitas berupa surat tanda daftar budidaya (STDB), karena kalau legalitas tidak ada maka untuk mencapai ISPO itu susah sekali,” tandas Sabarudin. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit