infosawit

Pemerintah dan Pengusaha Sawit Sinergi Cegah Karhutla



Pemerintah dan Pengusaha Sawit Sinergi Cegah Karhutla

InfoSAWIT, JAKARTA – Kejadian kebakaran lahan dan hutan di Indonesia terjadi berulang setiap tahun. Kejadian ini menjadi sorotan dunia lantaran kebakaran lahan telah menghasilkan asap dan berdampak pada kesehatan masyarakat, termasuk mengganggu kesehatan udara hingga ke negara tetangga.

Dikatakan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles B Panjaitan, sejatinya perencanaan, pencegahan dan pemadaman api sudah diatur dalam UU 41 tahun 1999. Hanya saja sebelum tahun 2015 upaya tersebut lebih difokuskan pada pemadaman, namun demikian hasilnya kurang memuaskan.

Maka semenjak tahun 2016 kata Raffles, pemerintah mulai melakukan upaya pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Sekarang kita melibatkan masyarakat untuk pencegahan kebakaran di tingkat tapak semenjak 2016, lantas dilakukan pemantauan secara komprehensif di tiap-tiap daerah sekaligus  untuk memperolah masalah kebakaran di masing-masing provinsi,  temasuk stakeholder lainnya,” tutur Raffles dalam sebuah diskusi yang dihadiri InfoSAWIT, di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 2020 mendatang, kata Raffles, pihaknya telah menyusun beberapa strategi, yakni dengan memantau sekitar 4.140 desa rawan kebakaran, lantas meningkatkan layak hidup masyarakat dengan beragam program misalnya melakukan diversifikasi usaha. “Kemudian menginformasikan mengenai pembukaan lahan tanpa bakar,” kata Raffles.

Sementara dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, karena kebakaran lahan banyak terjadi di luar konsesi perkebunan kelapa sawit dan HTI maka dibutuhkan program yang terintegrasi.

Apalagi kebakaran ini musimnya bisa diprediksi, sehingga butuh melibatkan pemangku kepentingan lain dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. “Telah ada inisiatif pemerintah membentuk klaster dengan melibatkan semua unsur seperti sektor perkebunan kelapa sawit, HTI, Logging, Taman Nasional, dan masyarakat menjadi satu kesatuan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Hanya saja lebih lanjut kata Joko, dalam implementasinya perlu diperkuat dari aspek regulasinya, sehingga penegakan hukum di tingkat lapangan bisa berjalan.  Dengan melibatkan masyarakat menjadi upaya yang tepat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. “Masyarakat harus menjadi bagian dari upaya pemadaman kebakaran lahan,” katanya.

Merujuk catatan GAPKI, hingga tahun 2018 lalu seluruh anggota GAPKI telah banyak pula melibatkan masyarakat dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), disebanyak 704 desa rawan kebaran berloksi disekitar perkebunan kelapa sawit.  (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit