infosawit

4 Organisasi Petani Sawit Tuntut 5 Hal



4 Organisasi Petani Sawit Tuntut 5 Hal

InfoSAWIT, PONTIANAK – Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi petani. Apalagi dari 16,4 juta ha lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekitar 42% dikelola petani.

Sebab itu petani menjadi salah satu pemain penting yang mesti diperhitungkan. Hanya saja dalam perkembangannya petani kelapa sawit di Indonesia kerap menghadapi beragam tantangan.

Sebab itu disela-sela acara Indonesian Palm Oil Smallholders Conference & Expo (IPOSC) 2019 : Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani Basis Kesuksesan Petani Sawit, 4 organisasi petani kelapa sawit Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) yakni, Asosiasi Petani Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), lewat ketua dan perwakilan masing-masing menyatakan 5 tuntutan.

Diantaranya pertama, hingga saat ini isu yang terjadi dilapangan, petani kelapa sawit kerap dihadapkan pada tidak dimilikinya sertifikat lahan sebagai alas hukum kebun sawit yang mereka miliki. Kondisi demikian menjadi sangat riskan bila terjadi konflik lahan, lantaran lahan petani akan sangat dengan mudah digusur.

Dikatakan Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, banyaknya petani yang tidak memiliki sertifikat Hak Milik (SHM), lantaran untuk kebutuhan pembuatan sertifikat dianggap terlalu mahal mencapai Rp 4 sampai 6 juta per sertifikat. “Padahal petani swadaya tidak memiliki dana sebanyak itu,” katanya saat melakukan pernyataan bersama, Kamis (28/11/2019), di Hotel Aston Pontianak yang dihadiri InfoSAWIT.

Lantas Kedua, terkait penerapan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang ditengarai sangat lambat, bahkan program ini belum menyentuh kepada petani yang sangat membutuhkan. Bahkan, Darto menganggap, BPDP-KS lebih mementingkan insentif biodiesel ketimbang peremajaan sawit rakyat.

Pihak petani menilai, kebutuhan petani kelapa sawit tidak hanya terkait peremajaan sawit rakyat saja, mereka juga, butuh dukunga pupuk, perbaikan infrastruktur, pendampingan budidaya dan penguatan kelembagaan. “Visi BPDP-KS salah satunya penguatan kelembagaan tapi ini masih sangat sedikit dilakukan,” katanya.

Ketiga, terkait penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang masih berbeda-beda dan tidak seragam sesuai dengan keputusan tim penentuan harga TBS di wilayah masing-masing. Dikatakan perwakilan Apkasindo, harga yang diterima petani lebih rendah 30% dari harga yang telah ditentukan Dinas setempat.

Keempat, petani sepakat untuk mendukung Perpres ISPO yang sudah ada di meja Persiden Joko Widodo. Lantaran dengan ISPO diharapkan semua permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan. “Harapannya pemerintah mendukung dan membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan tersebut lewat Perpres ISPO bila telah diterbitkan,” kata Ketua Aspekpir, Setiyono.

Kelima, mengenai program mandatori campuran biodiesel sawit ke minyak solar sebanyak 30% (B30), masih belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para petani. Sebab selama ini program tersebut pasokannya berasal dari perusahaan kelapa sawit besar. “Kedepan sebaiknya petani juga menjadi pemasok bahan baku untuk program biodiesel yang digagas pemerintah tersebut,” tandas Darto. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit