infosawit

Praktik Sawit Berkelanjutan Lewat Pendekatan Yurisdiksi



Praktik Sawit Berkelanjutan Lewat Pendekatan Yurisdiksi

InfoSAWIT, JAKARTA- Hingga saat ini dorongan penerapan praktik kelapa sawit berkelanjutan masih terus meningkat. Kini dorongan itu tidak lagi hanya sekadar business to business tetapi sudah masuk ke tahap regulasi. Misalnya belum lama ini adanya kesepakatan diterbitkan Parlemen Uni Eropa dengan kebijakan Delegated Act, di mana kebijakan itu mendorong penghapusan penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar terbarukan di Benua Biru pada 2030. Alasannya sederhana, karena kelapa sawit dianggap sebagai komoditas yang dianggap memiliki potensi terjadinya deforestasi.

Tudingan tersebut tentu saja masih bisa diperdebatkan, apalagi merujuk sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah WILEY -Conservation Letters, memunculkan harapan baru untuk hutan di Kalimantan. Dengan menggunakan data selama dua dekade terakhir, para peneliti dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menemukan bahwa, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan baik di wilayah Indonesia maupun di Malaysia sebenarnya telah melambat sejak 2012 lalu. (Lebih lengkap baca InfoSAWIT Edisi April 2019)

Kondisi ini sejalan dengan komitmen praktik kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang juga meningkat, data RSPO mencatat produksi CSPO asal Indonesia per Juni 2019 mencapai 7.819.243 ton, berasal dari sebanyak 195 pabrik kelapa sawit (PKS) bersertifikat. Angka itu, belum memperhitungkan PKS independen. Volume CPO Indonesia bersertifikat RSPO per bulan Juni 2019 tersebut melonjak dibanding data per bulan Juni 2018 yang tercatat sebanyak 6.372.147 ton.

Kendati demikian dikatakan Direktur Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia, Tiur Rumondang, capaian praktik kelapa sawit berkelanjutan tersebut masih perlu dipacu, apalagi keterlibatan petani kelapa sawit di Indonesia masih sangat sedikit.

Sebab itu dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk bisa mendorong penerapan praktik kelapas sawit yang layak lingkungan dan sosial. Sebelumnya 4 tahun silam ada pendekatan yang mulai diterapkan untuk mendongkrak penerapan kelapa sawit berkelanjutan dengan mengadopsi pendekatan sertifikasi yurisdiksi. (T2)

Lebih lengkap baca InfoSAWIT cetak edisi September 2019


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit