infosawit

Serikat Pekerja Sawit PT SPMN Tolak Mekanisme Pengupahan Berdasar Satuan Hasil



Ilustrasi pekerja sawit
Serikat Pekerja Sawit PT SPMN Tolak Mekanisme Pengupahan Berdasar Satuan Hasil

InfoSAWIT, KOTAWARINGIN TIMUR - PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) merupakan perkebunan sawit yang memiliki luas lebih kurang 7.714 hektar yang terletak di desa Karang Sari, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. PT SPMN juga tercatat sebagai anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Baru-baru ini PT. SPMN mengeluarkan kebijakan perubahan mekanisme pengupahan untuk mandor panen dari satuan waktu menjadi satuan hasil. “Kami menolak pengupahan berdasarkan satuan hasil atau tonase. Kalau dengan satuan waktu, upah kami setiap tahun pasti ada kenaikan. Kalau dengan sistem tonase, belum pasti ada kenaikan upah, juga tidak ada upah lembur,” kata sekretaris SEPASI (Serikat Pekerja Sawit Indonesia) PT. SPMN, Dianto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Mekanisme pengupahan berdasarkan satuan hasil atau tonase, kata Dianto,  memaksa pekerja harus mencari buah sebanyaknya. Kalau berdasarkan satuan waktu, upah pekerja Rp 120.000/hari. Dengan sistem satuan hasil atau tonase, pekerja harus mengumpulkan buah paling tidak 25 ton/hari agar memperoleh upah Rp 120.000. “Jika hanya dapat 8 ton saja, maka upah kami hanya Rp 44.000/hari. Kami harus memenuhi target tersebut jika ingin upah hari kerjanya sesuai UMK,” kata Dianto.

Buruh PT. SPMN sudah meminta perundingan bipartit dengan manajemen PT. SPMN terkait perubahan mekanisme pengupahan tersebut. “Manajemen perusahaan menolak permintaan kami agar mekanisme pengupahan tetap berdasarkan satuan waktu. Mekanisme baru tersebut akan diterapkan mulai 1 April ini. Untuk itu, seluruh mandor menyepakati untuk tidak bekerja, kami juga menyampaikan kepada pemanen untuk tidak bekerja sampai tuntutan dipenuhi perusahaan,” kata Dianto.

Sementara kata spesialis buruh perkebunan Sawit Watch, Zidane, praktik kerja di PT. SPMN sebagaimana disampaikan oleh pengurus SEPASI merupakan bukti perkebunan kelapa sawit belum mengimplementasikan sistem kerja dan sistem pengupahan yang menjamin kepastian upah.

“Praktik tersebut dapat dikatakan mewakili kondisi kerja buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pengupahan berbasis satuan hasil atau target kerja tidak menjamin kepastian upah. Upah buruh akan sangat tergantung pada pencapaian hasil kerjanya, mekanisme pengupahan seperti ini berpotensi besar menyebabkan buruh bekerja melewati waktu kerja normal,” kata Zidane.

Lebih lanjut kata Zidane, dengan mekanisme satuan hasil maka buruh dipacu bekerja mengumpulkan hasil sebanyak mungkin agar bisa memenuhi mekanisme, paling tidak sesuai dengan upah normatif. “Kami meminta agar PT. SPMN tetap memberlakukan mekanisme pengupahan berdasarkan satuan waktu sebagaimana keinginan buruh,” kata Zidane. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit