infosawit

Kenaikan Pungutan Sawit BPDP-KS Berpotensi Pangkas Harga TBS Sawit Petani



Kenaikan Pungutan Sawit BPDP-KS Berpotensi Pangkas Harga TBS Sawit Petani

InfoSAWIT, JAKARTA -  Di tengah kesulitan petani kelapa sawit menghadapi pandemi covid-19, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada industry biodiesel. Penurunan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan kenaikan harga input pertanian seperti pupuk hampir terjadi diseluruh indonesia. Tercatat harga TBS Sawit ditingkat petani kelapa sawit swadaya selama covid-19 adalah rata-rata dibawah Rp. 1.000/kg, dan diperkirakan kondisi ini akan terjadi selama 4 bulan kedepannya.

Belum lama ini justru Pemerintah menggulirkan subsidi yang bersumber dari APBN bagi industri biodiesel (B30) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 2,78 triliun. Kebijakan ini dianggap lebih menguntungkan industri biodiesel, terlebih industri tersebut sebelumnya sudah mendapatkan mayoritas dana sawit 85% dari yang dikumpulkan oleh BPDP-KS sebesar Rp 38,7 triliun sejak 2015 hingga 2019 atau dengan rata-rata sekitar Rp 7-8 triliun per tahun, sementara untuk petani sampai tahun 2020 baru sekitar Rp 1,7 triliun melalui program PSR.

Selain itu bertepatan dengan munuculnya subsidi kepada industri biodiesel pemerintah juga menaikan pungutan CPO/dana sawit dari US$ 50/Ton menjadi US$ 55 /Ton yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dikatakan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, pungutan dana sawit ini yang sebelumnya US$ 50/ton telah merugikan petani sawit melalui penurunan harga TBS Sawit sekitar Rp 120-150/kg, sehingga dengan kenaikan pungutan dana sawit akan kembali menambah penurunan harga TBS petani. “Dengan adanya peningkatan pungutan ini berdampak pada penurunan harga TBS Sawit petani,” katanya dalam konperensi pers online yang diikuti InfoSAWIT, Jumat (5/5/2020).

Lebih lanjut kata Darto, seharusnya yang dilakukan pemerintah melakukan subsidi kepada petani sawit karena harga TBS petani sawit yang terus menurun. Namun pemerintah justru melakukan sebaliknya, dan dengan alasan program B30, tetap memberikan subsidi ke pelaku biodiesel.

“Disini terjadi ambigius yang mengaburkan subsidi B30 dengan menghembuskan angin segar untuk kepentingan petani padahal menipu. regulasi ataupun kebijakan yang tidak menguntungkan pengusaha tidak akan terjadi. akhir-akhir ini banyak kebijakan tidak berpihak pada rakyat,” katanya.

Misalnya, dari penanganan pemerintah untuk covid-19 dan penataan industry biodiesel, petani cendrung disingkirkan. Petani bahkan tidak terlibat sedikitpun dalam rantai pasok biodiesel karena rata-rata bahan baku untuk program B30 ini dipasok dari kebun yang dimiliki oleh perusahaan sendiri dan perusahaan pihak ketiga yang tidak memiliki industry biodiesel.

“Ini adalah program yang syarat kepentingan industri, bukan petani kelapa sawit. Petani kelapa sawit selalu dijadikan objek oleh koorporasi biodiesel dengan mengklaim bahwa B30 untuk petani kelapa sawit padahal itu adalah bentuk penipuan yang nyata,” katanya.

Sementara diungkapkan Dewan Pembina Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI), Gamal Nasir, program Biodiesel B30 hingga B100 nanti, seyogyanya Industri Biodiesel harus mengambil TBS Petani sebagai bahan bakunya, agar hal ini bisa terlaksana maka Kementrian ESDM segera membuatkan payung hukumnya tentang Industri Biodiesel tersebut.

“Diketahui selama ini bahwa Industri biodiesel itu disuarakan sebagai penopang atau menyangga harga TBS Petani, nyatanya tak satu pun Industri tersebut mengambil bahan bakunya dari TBS Petani. Petani selalu tertekan karena harga pasar TBS petani tidak mempunyai nilai tawar,” tandas Gamal. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit