infosawit

Melecut Praktik Minyak Sawit Berkelanjutan Ala Indonesia



Melecut Praktik Minyak Sawit Berkelanjutan Ala Indonesia

InfoSAWIT, JAKARTA - Komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional sudah dilakukan semenjak 2011 silam, dengan terbitnya beleid Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang dilakukan dengan mengacu pada ragam regulasi terkait perkebunan kelapa sawit.

Sebelumnya banyak pihak menganggap tindakan pemerintah kala itu sebagai bentuk ketidakpuasan dari penilaian konsumen dan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dunia yang terlalu memojokkan dan menekan industri tanpa diberikan masa memperbaiki diri.

Namun demikian pemerintah memastikan bahwa penerapan ISPO merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjawab tuntutan penerapan pengelolaan perkebunan kelapa sawit layak lingkungan dan ramah sosial.

Dalam perjalanannya, beleid tersebut terus diterapkan kendati masih dicibir dan dipertanyakan mengenai masih minimnya keterlibatan pihak lembaga nirlaba untuk proses kroscek dan kontrol dalam penerapannya di lapangan.

Bahkan dalam perjalanannya, penerapan kebijakan sawit berkelanjutan tersebut tidak hanya melulu menjadi kesalahan pelaku perkebunan termasuk petani, lantaran banyak terungkap masih ada regulasi yang tumpang tindih dan proses persyaratan dalam menjalankan usaha perkebunan terkadang butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi, masalah praktik sawit berkelanjutan di Indonesia masih berkutat pada penerapan regulasi dan proses yang ditempuh.

Alih-alih untuk mempercepat komitmen memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit, pemerintah bahkan dalam jangka waktu yang tidak berselang lama menerbitkan regulasi berkaitan dengan sawit berkelanjutan, yakni Inpres No. 6 tahun 2019 tentangRenacana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) dan pada Maret 2020 kembali menerbitkan Peraturan Presiden No 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Kedua regulasi tersebut berharap akan saling berkaitan, bahkan pada Perpres No 44 Tahun 2020, mengamanatkan akan dibuat Permentan untuk memuat prinsip dan kriteria dan proses penerapannya.

Lantas, apakah kemudian Perpres ini bisa menjawab percepatan proses sertifikasi minyak sawit berkelanjutan versi ISPO di Indonesia? Tentu saja masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan termasuk koreksi, utamanya penerapan ISPO bagi petani sawit swadaya.

Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai  Perpres ISPO dan strategi pemerintah dalam memenuhi komitmen membangun perkebunan kelapa sawit layak lingkungan dan ramah sosial, bisa melihatnya pada Majalah InfoSAWIT Cetak Edisi April 2020. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit