Malaysia Bentuk Komite Khusus Hadapi EUDR, Johari Ghani Pimpin Upaya Penyesuaian

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia resmi membentuk komite khusus lintas kementerian untuk merespons Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Komite ini dipimpin langsung oleh Menteri Perladangan dan Komoditi, Johari Ghani, dan menggelar pertemuan perdana di Putrajaya.

Dalam pernyataan resminya dilansir InfoSAWIT dari Free Malaysia Today, Jumat (4/6/2025), Kementerian Perladangan dan Komoditi menyebutkan bahwa komite ini turut melibatkan Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam serta Kementerian Investasi, Perdagangan dan Industri. Fokus utama yang diusung adalah menjamin agar Malaysia dapat diklasifikasikan sebagai negara berisiko rendah dalam sistem penilaian EUDR yang akan diberlakukan pada 30 Desember 2025.

“Prioritas kami saat ini adalah memperkuat sistem pelacakan nasional dan menyediakan data kehutanan yang dapat diandalkan untuk Penilaian Sumber Daya Hutan Global oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB), yang menjadi dasar kuantitatif dalam evaluasi risiko negara di bawah EUDR,” demikian disampaikan pihak kementerian.

BACA JUGA: Mahasiswa INSTIPER Ditempa di Kebun dan Pabrik Sawit, Menjawab Tantangan Dunia Industri Sejak Bangku Kuliah

Lebih lanjut, komite ini juga akan menjadi jalur utama komunikasi antara Malaysia dan Komisi Eropa, termasuk dalam hal pengiriman data resmi, pembaruan kebijakan, serta partisipasi dalam diskusi teknis terkait implementasi EUDR.

Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Malaysia dalam menjaga keberlanjutan komoditas ekspor utama negara, seperti minyak sawit, karet, kayu, dan kakao, yang total nilainya mencapai RM186 miliar pada tahun lalu.

Sebagai informasi, EUDR awalnya dijadwalkan berlaku pada 30 Desember 2024. Namun, penerapannya ditunda hingga akhir tahun ini bagi perusahaan besar dan pedagang utama. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil diberi waktu hingga 30 Juni 2026 untuk menyesuaikan diri dengan aturan tersebut.

BACA JUGA: Pemerintah Cabut Sertifikat Kebun Sawit Ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo

Menteri Johari sebelumnya telah menyampaikan bahwa sekitar 70-80% petani kelapa sawit kecil di Malaysia telah bersiap memenuhi standar yang ditetapkan Uni Eropa. Pemerintah, ujarnya, tengah bekerja keras untuk memastikan seluruh pekebun kecil dapat beradaptasi dan tidak tertinggal dalam proses transisi ini.

Langkah proaktif ini menjadi bagian penting dari upaya Malaysia mempertahankan akses ekspor ke pasar Uni Eropa, sekaligus menunjukkan bahwa praktik pertanian dan kehutanan di negara tersebut dapat memenuhi standar keberlanjutan internasional. (T2)