SPKS: Harga TBS Sawit Turun di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Respons Cepat

Organisasi petani itu menyebut sebagian petani kini mulai mempertimbangkan mengurangi bahkan menghentikan pemupukan lantaran khawatir harga sawit terus turun sementara biaya produksi semakin sulit tertutupi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga.

Jika tekanan harga berlangsung dalam jangka panjang, produktivitas sawit rakyat diperkirakan menurun dan berpotensi memengaruhi pasokan sawit nasional.

Sabarudin mengatakan petani masih menyimpan trauma terhadap krisis harga sawit pada 2015 ketika harga TBS sempat jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram.

BACA JUGA: IPS Ingatkan Risiko Badan Ekspor Komoditas, Jangan Sampai Rugikan Petani dan Industri

“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan,” katanya.

SPKS juga menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap target pemerintah dalam penguatan program biodiesel B50. Menurut organisasi itu, apabila produktivitas kebun rakyat menurun akibat minim pemupukan dan semakin banyak petani meninggalkan usaha sawit, maka pasokan bahan baku domestik dikhawatirkan ikut terganggu.

Selain itu, SPKS mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang pengalaman tata niaga komoditas masa lalu yang dinilai pernah menekan harga di tingkat petani, seperti yang terjadi pada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC).

BACA JUGA: Pemerintah Finalisasi Skema Ekspor SDA via Danantara, Berlaku Mulai 1 Juni 2026

Karena itu, SPKS mendesak pemerintah segera mengevaluasi rencana ekspor sawit satu pintu melalui DSI sebelum gejolak di tingkat petani semakin meluas.

“Kami berharap pemerintah mau mendengar keluhan jutaan petani di Indonesia sebelum situasinya semakin memburuk,” tutup Sabarudin. (T2)