7 Asosiasi Petani Sawit Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut, Petani Diambang Kemiskinan

InfoSAWIT, JAKARTA – Mendekati satu bulan penerapan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng telah dimana harga jual TBS yang rendah dan akan memicu munculnya kemiskinan ekstrim di desa-desa perkebunan sawit. 

Sebab itu petani kelapa sawit yang tergabung dalam organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi), berharap agar Bapak Presiden dapat mencabut larangan ekspor CPO tersebut. 

Lebih lanjut para petani dalam pernyataan bersamanya menyampaikan bahwa yang melakukan demonstrasi hari ini adalah hanya satu asosiasi petani sawit. Namun kami dari 7 (tujuh) asosiasi petani kelapa sawit dan serikat petani telah melakukan kerjasama dengan dinas-dinas perkebunan provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melindungi petani sawit di daerah akibat gejolak harga yang dimainkan oleh pelaku usaha besar.

BACA JUGA: Empat Catatan Petani Sawit Paska Larangan Ekspor Dibuka

“Dengan memperhatikan perkembangan pemberlakuan larangan sementara ekspor CPO terutama dampaknya kepada petani kelapa sawit di seluruh tanah air, kami juga sudah membangun dialog dengan Kementerian Pertanian untuk membangun perencanaan bersama memperbaiki tata kelola sawit ke depan. Bapak Presiden, dalam dialog ini, hal yang paling penting dilakukan jangka pendek adalah pencabutan larangan ekspor sebagaimana aspirasi-aspirasi para petani sawit dari Daerah,” demikian catat petani sawit dalam Pernyataan bersama yang diterima InfoSAWIT, Kamis (19/2/2022).

Lebih lanjut dalam Pernyataan Bersama itu petani menyadari Bapak presiden sedang bekerja keras untuk melawan permainan segelintir pengusaha sawit kakap yang mengontrol hulu hilir bisnis kelapa sawit. Petani kelapa sawit sebagai korban dari dari oligopoli dalam struktur pasar minyak sawit tersebut hingga harga anjlok pembelian TBS (Tandan Buah Sawit) milik petani antara 40-70%. 

Sejatinya semua organisasi petani sawit, mendukung langkah Bapak Presiden untuk melawan Mafiaminyak goreng dan segelintir pengusaha kakap tersebut. Namun, kebijakan pembatasan  ekspor kelapa sawit perlu dihentikan karena petani sawit di daerah tidak kuat lagi menahan permainan harga oleh pabrik-pabrik kelapa sawit atau jejaring dari segelintir pengusaha tersebut. 

“Kami menyadari, dengan pencabutan keran ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan turunannya, akan membuat tepuk tangan oligarki sawit. Tetapi itulah faktanya, karena kebijakan kita sangat lemah dan cendrung mendukung oligarki sawit sejak lama yang membuka ruang bagi mereka menguasai lahan skala besar dan juga ikut memberi ruang bagi mereka untuk menguasai industri sawit di level tengah dan hilirnya,” katanya.

Kedepannya petani sawit berharap, pemerintah membuat kebijakan- kebijakan progresif untuk mendukung  penguatan  petani  kelapa  sawit  melalui koperasi-koperasi petani sawit, Badan Usaha Milik Desa serta Badan Usaha milik negara untuk menyokong industrialisasi sawit Nasional dengan bertumpu pada kekuatan petani sawit dan badan usaha milik negara. (T2)