InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apakasindo), Moeldoko, mengungkapkan bahwa perkebunan sawit rakyat yang masuk ke kawasan hutan menjadi kendala utama Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hingga pertengahan tahun 2023, capaian PSR baru mencapai 56 persen dari target tahap I sebesar 500 ribu hektare.
“Sampai pertengahan tahun 2023, capaian PSR yaitu 280,620 hektare atau 56 persen dari target tahap I seluas 500 ribu hektare. Kendala terbesar untuk program peremajaan ini adalah masih banyaknya perkebunan sawit rakyat yang masuk kawasan hutan,” kata Moeldoko saat membuka diskusi daring seperti dilansir Antara.
Lebih lanjut Moeldoko menjelaskan, bahwa perkebunan sawit rakyat saat ini memiliki produktivitas yang masih rendah, berkisar antara 0,6 ton hingga 1,2 ton tandan buah segar per hektar per bulan, dengan kandungan CPO sekitar 2,8 ton hingga 3,4 ton per hektare per tahun. Sementara itu, kebun korporasi mampu mencapai 4,2 ton hingga 4,5 ton CPO per hektare per tahun. Dengan demikian, diperlukan upaya peremajaan tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, yang dikenal sebagai replanting, untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 17-23 November 2023 Naik Rp 36,3/kg, Cek Harganya..
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memiliki perhatian khusus terhadap upaya peremajaan ini dan telah mencanangkan program PSR sebagai solusi. Namun, banyaknya perkebunan sawit rakyat yang masuk ke kawasan hutan menjadi hambatan utama, dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah membentuk satgas sawit.
Satgas sawit memiliki beberapa tugas, antara lain melakukan perbaikan, pembaruan data, perbaikan tata kelola, dan verifikasi terhadap perizinan usaha sebagai bagian dari upaya padu serasi. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan dan meningkatkan penataan serta legalitas sawit di wilayah tersebut.
Dalam konteks keberlanjutan industri persawitan, Moeldoko menyebutkan bahwa penerbitan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menjadi langkah positif. Namun, baru 0,33 persen perkebunan sawit rakyat yang sudah bersertifikat ISPO, sedangkan korporasi mencapai 43 persen dari total perkebunan yang dikelola pelaku.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Naik 0,62 Pada Kamis (16/11)
Selain melalui PSR, pemerintah Indonesia juga fokus pada penguatan hilirisasi melalui program mandatori biodiesel yang dimulai sejak tahun 2015, mulai dari B15, B20, B30, dan saat ini menuju B35. Rencananya, Indonesia akan menerapkan B40, B50, hingga B50 di masa depan. Upaya lain yang dijelaskan oleh Moeldoko adalah pengembangan pilot kelapa sawit sebagai bahan bakar dari limbah, dengan harapan dapat meningkatkan bauran energi terbarukan biomassa untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060. (T2)
