InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai, memberikan laporan terkait pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tentang tutupan kebun kelapa sawit.
BIG bersama Kementerian Pertanian tercatat telah melakukan pengukuran luasan sawit pada tahun 2019 dan melaksanakan pemutakhiran peta tutupan kelapa sawit skala 1:50.000 di tahun 2023 dengan luas mencapai 17,3 juta hektar.
“Namun status ini belum terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta (KSP),” jelas Kepala BIG, Muh Aris Marfai, dikutip InfoSAWIT dari laman resmi BIG ditulis Senin (1/4/2024).
BACA JUGA: PT SMM Berikan Premi Minyak Sawit Berkelanjutan Rp 442 Juta Kepada Lima Koperasi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai penyelenggara dan pimpinan rapat, mengungkapkan bahwa sejak penerapannya pada tahun 2017, luas lahan sawit yang masuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai 50 ribu hektar per tahun, jauh dari target yang ditetapkan sebesar 180 ribu hektar setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam Rakornas tersebut, disetujui untuk mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas penyelesaian sawit di kawasan hutan. Berbagai skenario telah disiapkan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
BACA JUGA: Program Mandatori Biodiesel Sawit Telah Diujicobakan Untuk Mencapai B40
Turut hadir dalam Rakornas ini adalah perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta perwakilan pemerintah daerah. (T2)