InfoSAWIT, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib petani kelapa sawit, meskipun telah memiliki lahan hingga puluhan hektare dan tergabung dalam koperasi. Petani sawit tersebut masih harus antre untuk mendapatkan minyak goreng.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kelapa sawit di Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi petani,” ujar Ferry dalam acara di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/1).
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah berencana mendorong koperasi agar mampu memiliki pabrik pengolahan sendiri, mulai dari crude palm oil (CPO) hingga minyak goreng. Ferry menyampaikan bahwa langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam rantai produksi. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi penyedia bahan baku tetapi juga dapat menikmati nilai tambah dari produk olahan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalteng Periode II-Desember 2024 Turun Rp 72,81/Kg Cek Harganya..
“Dari Kementerian Koperasi, kami akan mendorong pembangunan pabrik CPO dan minyak goreng oleh koperasi. Insyaallah ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan ketersediaan minyak goreng lebih merata, terutama bagi anggota koperasi,” tambah Ferry.
Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Presiden RI, Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung program koperasi. Dana tersebut akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk membantu koperasi masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk pengelolaan kelapa sawit.
“Ini bukti bahwa Pak Prabowo ingin koperasi lebih berperan penting dalam perekonomian nasional. Dana ini akan memberikan kesempatan kepada koperasi untuk terlibat dalam sektor-sektor usaha yang berdampak besar pada masyarakat,” ujar Ferry.
BACA JUGA: Perluasan Sawit Dianggap Bisa Ancam Hak Masyarakat Adat dan Keanekaragaman Hayati
Keberadaan pabrik minyak goreng oleh koperasi juga diharapkan dapat memastikan pasokan minyak goreng lebih terjangkau dan merata, terutama untuk kebutuhan anggota koperasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan peran koperasi dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat mengubah kondisi petani sawit menjadi lebih sejahtera, sekaligus memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat. (T2)
