Kenaikan Pungutan Ekspor CPO Dianggap Jadi Instrumen Fiskal untuk Transisi Energi Biodiesel

InfoSAWIT, JAKARTA – Kenaikan Pungutan Ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) dari 7,5% menjadi 10% yang resmi berlaku mulai 17 Mei 2025 tidak sekadar kebijakan fiskal biasa. Langkah ini dinilai sebagai instrumen kunci dalam memastikan keberlanjutan pendanaan program transisi energi berbasis biodiesel, khususnya dalam menyongsong implementasi mandatori B50 pada 2026.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa tambahan pungutan tersebut akan memperkuat posisi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam membiayai kompensasi dan subsidi biodiesel nasional. “Dengan penyesuaian biaya keluar ini, harapannya dana BPDP mencukupi, sehingga progres B50 dan bahkan B60 bisa dipercepat,” kata Yuliot dilansir InfoSAWIT dari Kontan, Senin (19/5/2025).

Program biodiesel di Indonesia selama ini memang sangat bergantung pada dukungan dana dari PE CPO yang dikelola BPDP. Dana inilah yang digunakan untuk menjembatani selisih harga antara bahan bakar fosil dan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME), sehingga harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.

BACA JUGA: Karhutla Masih Mengintai, Menteri LH Ingatkan Pengusaha Sawit: “Empat Juta Hektare Jangan Sampai Lalai”

Dengan tambahan PE sebesar 2,5%, pemerintah memperkuat kapasitas fiskal BPDP untuk mengakselerasi dua hal sekaligus: peningkatan bauran energi nabati melalui program B50 dan perluasan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kedua program ini menjadi tulang punggung strategi energi dan pertanian berkelanjutan Indonesia.

“Selain subsidi biodiesel, dana ini juga menopang PSR. Artinya, ini bukan sekadar soal energi, tapi juga produktivitas petani sawit dan daya saing industri hilir nasional,” jelas Yuliot.

Dari sisi implementasi, program B40 yang mulai berjalan pada awal 2025 sudah menunjukkan hasil positif. Yuliot memastikan kesiapan industri FAME untuk memasok kebutuhan B50 mulai awal 2026, tanpa mengganggu kebutuhan ekspor atau konsumsi domestik.

BACA JUGA: B50 Diterapkan 2026, Industri Biodiesel Siap Dongkrak Ketahanan Energi Nasional

Langkah pemerintah ini sekaligus menjawab keraguan tentang kelanjutan program biodiesel dalam kondisi fiskal yang ketat. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan rencana kenaikan PE ini sejak akhir 2024 sebagai bagian dari strategi fiskal jangka menengah untuk ketahanan energi nasional.

Dukungan fiskal melalui PE CPO menandai transformasi pendekatan pemerintah, dari sekadar regulasi teknis menjadi kebijakan integratif yang menghubungkan industri kelapa sawit, energi terbarukan, dan pembangunan pedesaan berbasis sawit.

Kebijakan ini juga menegaskan bahwa transisi energi di Indonesia akan berjalan dengan pendekatan khas: bukan hanya bergantung pada energi matahari dan angin, tapi juga pada potensi besar dari minyak sawit yang dikelola secara berkelanjutan dan inklusif. (T2)