Analis: ASEAN Harus Tuntut Akses Pasar yang Adil dari Uni Eropa dan Tiongkok, Lindungi Komoditas Strategis seperti Sawit dan Produk Halal

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR – Di tengah meningkatnya gelombang proteksionisme global, ASEAN didorong untuk bersikap lebih tegas dalam memperjuangkan akses pasar yang setara dari mitra dagang utama seperti Uni Eropa (EU) dan Tiongkok. Seruan ini datang dari Dr Noor Nirwandy Mat Noordin, peneliti senior dari Universiti Teknologi MARA, yang menilai bahwa kawasan Asia Tenggara terlalu lama menoleransi hambatan dagang non-tarif yang merugikan, khususnya pada sektor strategis seperti minyak sawit, produk halal, dan mineral untuk baterai kendaraan listrik.

Menurut Noor Nirwandy, negara-negara ASEAN yang menjadi eksportir utama minyak sawit terus menghadapi tantangan serius berupa standar lingkungan yang digunakan sebagai alasan untuk membatasi akses pasar. Ia menyoroti regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan sikap blok tersebut yang enggan mengakui standar keberlanjutan nasional seperti Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Ini jelas standar ganda. EU menyebut ASEAN sebagai mitra strategis, tetapi tetap memberlakukan kebijakan yang membatasi ekspor sawit dengan dalih lingkungan,” ujarnya dilansir InfoSAWIT dari Bernama, Minggu (13/7/2205). “Kalau ASEAN menginginkan perlakuan yang adil, maka harus bergerak sebagai satu kesatuan dan mengedepankan standar keberlanjutan regionalnya.”

BACA JUGA: 88 Petani Aceh Dilatih Jadi Pekebun Modern, Kebun Sawit Lebih Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Ia juga mendorong ASEAN untuk membawa isu ini ke forum internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), guna menuntut pengakuan atas kerangka keberlanjutan yang sudah berlaku di kawasan. “MSPO dan ISPO adalah standar yang kuat dan kredibel. Ketidakkonsistenan Uni Eropa dalam menolaknya menunjukkan bahwa alasan yang digunakan lebih bersifat politis daripada teknis,” tambahnya.

Tak hanya dengan Uni Eropa, Noor Nirwandy juga menyoroti ketimpangan perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok. Meski kawasan ini menjadi pasar utama bagi ekspor Tiongkok, ASEAN justru terus mengalami defisit neraca perdagangan. Ia menyerukan agar negara-negara anggota menuntut akses pasar yang lebih dalam dan adil, terutama untuk produk bernilai tinggi seperti barang halal dan bahan baku baterai kendaraan listrik.

“Tiongkok sangat diuntungkan dari perdagangan dengan ASEAN. Sudah waktunya negara-negara kawasan, khususnya yang memiliki kekuatan seperti Malaysia, menggunakan komoditas strategis sebagai alat tawar dalam perundingan,” tegasnya.

BACA JUGA: Ekspor Turun, Produksi Melemah, Industri Sawit Malaysia Alami Penurunan di Juni 2025

Ia mengingatkan bahwa meskipun ASEAN mengedepankan posisi netral dalam geopolitik, itu tidak berarti kawasan ini harus pasif dalam diplomasi ekonomi. “Netralitas adalah kekuatan kita, tapi netralitas bukan berarti diam. Kita membutuhkan diplomasi ekonomi yang tegas dan mencerminkan pentingnya ASEAN dalam rantai pasok global,” katanya.

Terkait kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang akan mulai berlaku 1 Agustus dan mengenakan bea masuk 25 persen pada sejumlah produk Malaysia, Noor Nirwandy melihat hal ini sebagai sinyal peringatan bahwa ASEAN harus segera mempercepat integrasi ekonominya. Ia menyebut Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP) sebagai jalur yang harus diperkuat untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan meredam guncangan tarif global.

“Kerangka-kerangka perdagangan ini bisa menjadi bantalan terhadap gempuran proteksionisme. Tapi ASEAN juga harus memperkuat institusi ekonomi di bawah payung ASEAN Economic Community (AEC),” tuturnya.

BACA JUGA: Mendorong Tata Niaga Sawit yang Lebih Adil, Pemprov Kalbar Gelar FGD Bersama GAPKI

Sebagai penutup, Noor Nirwandy menekankan pentingnya membangun mekanisme negosiasi tingkat kawasan yang lebih kuat dan tidak berhenti pada pernyataan bersama semata. “ASEAN perlu diplomasi yang dipimpin sendiri dan berdampak nyata. Baik terkait regulasi sawit Uni Eropa, akses pasar Tiongkok, maupun hambatan dagang dari AS—ASEAN harus bersuara dalam satu suara,” pungkasnya. (T2)