Aceh Tawarkan Peluang Investasi Hilirisasi Sawit kepada Perusahaan Global

InfoSAWIT, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengajak perusahaan-perusahaan global untuk menanamkan investasi di sektor hilirisasi kelapa sawit, termasuk membangun pabrik pengolahan (refinery) yang hingga kini belum tersedia di provinsi berjuluk Tanah Rencong tersebut.

“Kita mengajak seluruh pemilik perusahaan global untuk membeli sawit Aceh dan memulai investasi membangun pabrik hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh,” ujar Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam forum peluncuran Kelompok Kerja Kemitraan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang digelar Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) di Banda Aceh, Rabu (13/8).

Forum tersebut dihadiri perusahaan-perusahaan besar industri sawit seperti Unilever, PepsiCo, Nestlé, Mars, Mondelēz, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group, dan Sinar Mas. Turut hadir pula Duta Besar Belanda, perwakilan Denmark, Norwegia, dan sejumlah negara lainnya.

BACA JUGA: Aceh Luncurkan Inisiatif Kolaboratif Dukung Produksi Sawit Berkelanjutan

Fadhlullah menyampaikan, pihaknya berharap forum ini memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap Aceh sebagai tujuan investasi hijau. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri untuk mewujudkan visi kelapa sawit berkelanjutan.

Menurutnya, Pemerintah Aceh telah menyiapkan dua kebijakan utama untuk menjawab permintaan pasar global akan sawit bebas deforestasi dan inklusif bagi petani kecil. Kedua kebijakan itu adalah Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2045 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024, serta Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2026 melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024.

“Kita ingin mengenalkan kepada dunia bahwa sawit Aceh tumbuh di perkebunan legal, berkualitas, dan bebas deforestasi,” tegasnya.

BACA JUGA: Memangkas Jejak Karbon Sektor Sawit Hingga Rantai Pasok

Saat ini Aceh memiliki 63 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas produksi lebih dari satu juta ton CPO per tahun dari lahan seluas sekitar 470 ribu hektare, atau sekitar 2,41 persen dari produksi nasional. Meski begitu, provinsi ini belum memiliki industri hilir yang dapat memberi nilai tambah signifikan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Fadhlullah berharap investor global bersedia membangun refinery di Aceh, baik untuk produksi minyak makan, mentega, kosmetik, maupun produk turunan sawit lainnya. “Kita berharap adanya pertemuan ini dapat menghadirkan satu refinery berkelanjutan untuk Aceh,” ujarnya.

Sebagai dukungan, Pemerintah Aceh berkomitmen memperbaiki dan memperkuat infrastruktur. Saat ini provinsi tersebut memiliki satu bandara internasional, 10 bandara lokal, lima pelabuhan perikanan internasional, lima pelabuhan domestik, serta pembangkit listrik berbasis gas, air, dan uap. Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara tengah berlangsung, disertai rencana pembangunan terowongan yang menghubungkan Gunung Paro-Kulu dan Geurutee untuk memperkuat akses di wilayah barat selatan Aceh. (T2)