Pemerintah Siapkan Skema DMO Sawit, Ekspor Bisa Terpangkas Demi Sukseskan Program B50

InfoSAWT, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mencukupi kebutuhan dalam negeri menjelang penerapan program biodiesel 50 (B50) pada 2026. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penerapan Domestic Market Obligation (DMO) bagi perusahaan sawit, yang dapat berdampak pada pengurangan volume ekspor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan skema DMO agar kebutuhan CPO dalam negeri, khususnya untuk produksi biodiesel, dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada pasar ekspor.

“Kalau kebutuhan CPO bertambah, pilihannya hanya dua: buka kebun baru atau sebagian ekspor kita kenakan DMO,” ujar Bahlil usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

BACA JUGA: BEI Tegur Emiten Sawit, Minta Klarifikasi Soal Lahan di Kawasan Hutan

DMO merupakan kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memenuhi kebutuhan pasar domestik terlebih dahulu sebelum mengekspor produknya. Jika skema ini diterapkan untuk sawit, sebagian pasokan ekspor CPO akan dialihkan untuk kebutuhan mandatori biodiesel B50, program strategis pemerintah yang menargetkan pengurangan impor solar dan penguatan ketahanan energi nasional.

Selain DMO, pemerintah juga tengah menimbang dua opsi lain: intensifikasi lahan sawit eksisting serta pembukaan lahan baru untuk memperkuat pasokan bahan baku biodiesel.

“Kalau alternatif yang dipakai memangkas sebagian ekspor, maka yang diatur adalah keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri,” tambah Bahlil dilansir InfoSAWIT dari Antara, Rabu (15/10/2025).

BACA JUGA: Indonesia dan Afrika Selatan Perkuat Kerja Sama Dagang, Sawit Jadi Komoditas Andalan

Senada dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan mendukung penuh kebijakan pemanfaatan CPO untuk biodiesel. Menurutnya, program B50 membutuhkan tambahan pasokan CPO sebesar 5,3 juta ton per tahun.

“Produksi CPO kita sekitar 46 juta ton per tahun. Sekitar 20 juta ton diolah di dalam negeri, dan 26 juta ton diekspor. Jadi sebagian ekspor itu yang akan kita alihkan untuk kebutuhan B50,” jelas Amran usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (9/10/2025).

Program B50, yang akan mulai diterapkan pada semester II-2026, diharapkan dapat memangkas impor solar secara signifikan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen energi hijau berbasis sawit. Kebijakan ini juga akan memperluas pasar domestik bagi industri sawit nasional, meski di sisi lain berpotensi menekan ekspor sementara waktu.

BACA JUGA: Malaysia Suntik RM803 Juta untuk Perkuat Sawit dan Komoditas: Anwar Fokus pada Hilirisasi, Inovasi, dan Petani Kecil

Dengan skema ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan energi nasional, ekspor komoditas, dan keberlanjutan industri sawit. Namun, keputusan akhir terkait skema yang akan dipilih — apakah DMO, intensifikasi lahan, atau ekspansi kebun — masih menunggu hasil kajian lintas kementerian. (T2)