InfoSAWIT, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menaikkan kadar campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 menuai penolakan dari kalangan petani. Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyatakan keprihatinan sekaligus penolakan terhadap kebijakan tersebut, yang dinilai berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri pangan, memperlemah posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), dan menekan kesejahteraan petani sawit rakyat.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengingatkan, peningkatan campuran biodiesel hingga B50 akan menyedot konsumsi minyak sawit mentah (CPO) untuk sektor energi. Akibatnya, pasokan untuk industri pangan, termasuk minyak goreng, akan berkurang.
“Kalau konsumsi sawit untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan akan menipis. Ini akan menekan pelaku industri dan masyarakat karena harga minyak makan bisa naik lagi. Pemerintah perlu hati-hati dan tidak hanya melihat sisi energi,” ujar Mansuetus Darto dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (28/10/2025).
BACA JUGA: Pupuk Subsidi Makin Murah, Sayangnya Sawit Rakyat Belum Dapat Jatah
Subsidi Membengkak, Petani Terpinggirkan
POPSI juga menyoroti beban subsidi biodiesel yang selama ini disalurkan melalui BPDP. Menurut mereka, peningkatan campuran biodiesel akan membuat kebutuhan subsidi kian besar, sementara porsi dana untuk program petani semakin kecil.
“Selama ini hampir 90 persen dana BPDP digunakan untuk subsidi biodiesel, sementara program bagi petani hanya sekitar delapan persen. Kalau subsidi terus ditambah, nasib petani makin terpinggirkan,” tegas Mansuetus.
Program penting seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana kebun dikhawatirkan akan makin kekurangan anggaran bila alokasi dana tersedot untuk subsidi energi.
BACA JUGA: Serangga Penyerbuk Sawit asal Tanzania telah Tiba, Ini Hasil Uji Riset yang Telah Dilakukan
Risiko bagi Ekspor dan Pendapatan Negara
Nada serupa disampaikan Alpian Arahman, Ketua Umum APKASINDO Perjuangan sekaligus anggota POPSI. Ia menilai, kebijakan B50 dapat menekan ekspor CPO, padahal pungutan ekspor inilah yang menjadi sumber utama dana BPDP.
