Presiden Prabowo Sebut Sawit Tanaman Ajaib, SPKS Dorong Petani Sawit Miliki Pabrik

InfoSAWIT, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai tanaman ajaib (miracle crop) mendapat sambutan positif dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Organisasi petani ini menilai pengakuan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat kebijakan sawit nasional yang lebih berpihak pada petani sawit rakyat.

Pernyataan Presiden tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor. Menurut SPKS, pengakuan itu mencerminkan peran strategis kelapa sawit dalam menopang perekonomian nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan petani sawit di berbagai daerah.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan bahwa kelapa sawit selama puluhan tahun telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga petani sawit rakyat. Namun, kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan yang menjamin perlindungan dan kesejahteraan petani.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Masih Withdraw Pada Rabu (4/2), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menguat

“Kelapa sawit memang telah lama menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani sawit rakyat. Karena itu, kontribusi besar ini perlu diiringi dengan perlindungan nyata dan kebijakan yang adil bagi petani,” ujar Sabarudin, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Rabu (4/2/2026).

Empat Juta Petani Sawit Rakyat Bergantung pada Sawit

SPKS mencatat, sekitar empat juta petani sawit rakyat di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor kelapa sawit. Oleh sebab itu, keberlanjutan industri sawit nasional dinilai harus dibangun di atas prinsip keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan petani sebagai aktor utama di sektor hulu.

Meski demikian, SPKS menilai implementasi kebijakan sawit di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu isu krusial adalah penertiban kawasan hutan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi petani sawit rakyat.

BACA JUGA: Dua Panggung, Satu Pertaruhan Sawit

Hingga saat ini, sekitar 4.000 hektare lahan sawit milik petani anggota SPKS telah dipasangi plang oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Lahan tersebut telah dikelola petani selama bertahun-tahun dan menjadi sumber utama penghidupan keluarga.

SPKS berpandangan bahwa pendekatan kebijakan seperti ini perlu terus dievaluasi agar lebih mengedepankan keadilan, kepastian hukum, serta keberlanjutan hidup petani sawit rakyat.

SPKS Soroti Biodiesel dan Harga TBS Petani

Selain persoalan lahan, SPKS juga menyoroti pelaksanaan program biodiesel berbasis sawit. Menurut SPKS, keterlibatan petani sawit rakyat dalam rantai pasok biodiesel nasional masih perlu diperkuat agar manfaat kebijakan energi dapat dirasakan lebih merata.

BACA JUGA: Sawit Watch: Jangan Sebut Sawit “Ajaib” Selama 1.150 Konflik Agraria dan Nasib Buruh Masih Terabaikan

Di sisi lain, kebijakan pungutan ekspor crude palm oil (CPO) juga dinilai perlu dievaluasi secara berkelanjutan. SPKS menilai kebijakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, yang selama ini menjadi indikator utama kesejahteraan petani sawit rakyat.

Dorong Dialog Langsung Petani dengan Presiden

Pada bagian akhir pernyataannya, SPKS kembali menegaskan harapan lama petani sawit rakyat untuk dapat berdialog secara langsung dengan Presiden. Menurut SPKS, dialog terbuka sangat penting agar kebijakan sawit nasional benar-benar berpijak pada kondisi riil di lapangan.

“Sejak lama petani sawit rakyat berharap dapat berdialog langsung dengan Presiden. Kami percaya dialog terbuka akan membantu menghadirkan kebijakan sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan petani,” ujar Sabarudin.