SPKS Desak Pemerintah Tingkatkan DBH Sawit, Nilai untuk Daerah Dinilai Belum Adil

Selain infrastruktur, SPKS juga mendorong pemanfaatan DBH untuk memperkuat tata kelola sawit rakyat, termasuk percepatan pendataan melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta peningkatan kapasitas petani dalam memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

SPKS menilai, penguatan data dan sertifikasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing sawit rakyat di pasar global sekaligus memastikan keberlanjutan sektor ini.

“Daerah penghasil sawit telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan porsi yang lebih adil melalui peningkatan Dana Bagi Hasil Sawit,” pungkas Sabarudin. (T2)