InfoSAWIT, JAKARTA – Perubahan di sekadau tak datang lewat kebijakan besar atau janji korporasi. Ia tumbuh pelan—dari data yang mulai ditata, dari kebun yang dipetakan, dan dari kesadaran petani yang perlahan berubah. Di sanalah, arah baru sawit rakyat mulai dibentuk.
Bagi Serikat Petani Kelapa Sawit, perubahan sektor sawit rakyat bukan soal slogan keberlanjutan yang menggema di forum internasional. Ia dimulai dari sesuatu yang lebih mendasar: mengetahui siapa petaninya, di mana kebunnya, dan bagaimana mereka mengelola lahannya.
Ketua SPKS, Sabarudin, menyebut fase ini sebagai “membangun fondasi yang selama ini kosong.” “Selama bertahun-tahun, petani sawit itu seperti berada di ruang abu-abu. Mereka ada, tapi tidak sepenuhnya tercatat. Padahal dari sanalah semua masalah berawal—legalitas, akses pasar, sampai pembiayaan,” ujarnya, kepada InfoSAWIT, belum lama ini.
BACA JUGA: Denda Kebun Sawit Capai Rp21,9 Triliun, PURAKA Soroti Tata Kelola Aset Hasil Penertiban
Pendataan 2.000 petani di 18 desa mungkin terdengar seperti capaian administratif. Namun di Sekadau, angka itu berarti pengakuan.
Setiap titik koordinat kebun yang dipetakan adalah langkah keluar dari ketidakpastian.
Di balik proses ini, ada kepentingan yang lebih besar: membuka jalan bagi STDB—Surat Tanda Daftar Budidaya.
BACA JUGA: Desakralisasi Kearifan Lokal untuk Mitigasi Karhutla
Dokumen yang bagi banyak petani bukan sekadar legalitas, melainkan tiket masuk ke rantai pasok yang lebih adil.
“Tanpa data, kita tidak bisa bicara transparansi. Tanpa transparansi, petani akan terus berada di posisi paling lemah,” kata Sabarudin.
Antara Produktivitas dan Kesadaran Ekologis
Namun persoalan sawit rakyat tak berhenti pada legalitas. Ia menjalar ke praktik sehari-hari di kebun: cara memupuk, cara memanen, hingga bagaimana petani memandang hutan di sekitarnya.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode IV September 2026 Turun Rp55,44 per Kg
Di sinilah Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems (SAFE) Project—kolaborasi GIZ bersama mencoba masuk.
Dengan dukungan dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan serta Uni Eropa, proyek SAFE melaksanakan berbagai program untuk mewujudkan praktek pertanian berkelanjutan yang bukan merupakan sekadar agenda teknis, melainkan juga ruang pergeseran cara berpikir.
SPKS tidak bergerak sendiri dalam pelaksanaan program. Untuk mewujudkan dampak yang holistic program ini bisa berjalan dengan dukungan Sinar Mas Agribusinessand Food, PT Agro Andalan, dan Widya Erti Indonesia.
BACA JUGA: Tapir Betina Terperosok di Saluran Air Perkebunan Sawit Mesuji, BKSDA Lakukan Evakuasi
Sebanyak 2000 petani swadaya ditargetkan menjadi penerima manfaat program. Dampak positif diharapkan tidak hanya peningkatan pengetahuan, namun juga perubahan perilaku petani.
“Selama ini banyak program berhenti di pelatihan. Kita ingin memastikan ada perubahan perilaku. Itu yang kita ukur,” ujarnya.
Hutan yang Tak Sekadar Lahan Kosong
Di Desa Mondi, batas antara kebun dan hutan tidak selalu tegas. Ada tembawang—kebun campuran yang diwariskan turun-temurun. Ada kawasan sakral yang tidak boleh disentuh. Ada hutan yang menjadi sumber air dan kehidupan.
BACA JUGA: Investasi Pabrik Mini CPO Capai Rp40 Miliar, Koperasi Petani Sawit Didorong Masuk Hilirisasi
Pendekatan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) di wilayah ini membuka kembali cara pandang lama yang nyaris terlupakan: bahwa hutan bukan sekadar cadangan lahan.
Lebih dari 850 hektare Kawasan bernilai konservasi berhasil diidentifikasi. Tapi angka itu hanya sebagian dari cerita.
“Bagi masyarakat, hutan itu bukan hanya soal ekonomi. Ada nilai budaya, ada identitas. Kalau itu hilang, yang hilang bukan cuma pohon,” kata Sabarudin.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun pada Rabu (23/9), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Masih Melemah
Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam pemetaan menjadi kunci. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek konservasi, melainkan sebagai penjaga.
Di titik ini, transformasi sawit rakyat menemukan dimensi yang lebih luas: dari sekadar peningkatan produksi menuju pengelolaan lanskap.
“Kalau kita bicara keberlanjutan, tidak bisa hanya lihat kebun. Harus lihat seluruh lanskap—hutan, air, dan masyarakatnya,” ujarnya. (*)



















