WWF Indonesia: Sawit Indonesia Berpeluang Penuhi EUDR, Petani Jangan Tertinggal

InfoSAWIT, JAKARTA – Indonesia dinilai memiliki peluang untuk memenuhi ketentuan Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Namun, upaya memenuhi aturan tersebut perlu dilakukan dengan memastikan petani sawit tetap mendapatkan akses dan dukungan yang memadai.

Chief Executive Officer (CEO) Yayasan WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, mengatakan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendukung kepatuhan terhadap EUDR pada dasarnya bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk diterapkan dalam konteks Indonesia.

Menurut Aditya, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat dan sistem yang dapat dikembangkan untuk mendukung pemenuhan persyaratan tersebut. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah ketertelusuran dalam rantai pasok sawit.

BACA JUGA: Pencurian Buah Sawit, Mekanisme Pengakuan Bersalah Perdana Diterapkan di PN Pasangkayu

“Kalau melihat konteks Indonesia, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memastikan berbagai perangkat ini dapat digunakan untuk kepatuhan terhadap EUDR,” ujar Aditya, dalam konferensi pers kerjasama WWF Indonesia dengan CPOPC dihadiri InfoSAWIT, Jumat (18/9/2026), di Jakarta.

Ia menilai ketertelusuran perlu menjadi bagian dari standar yang diterapkan secara konsisten. Dengan sistem tersebut, asal-usul dan perjalanan produk sawit dalam rantai pasok dapat diketahui secara lebih jelas.

WWF Indonesia, lanjut Aditya, ingin mengambil peran sebagai mitra pengetahuan untuk membantu berbagai pihak memahami sekaligus mempersiapkan penerapan EUDR sesuai dengan kondisi Indonesia.

BACA JUGA: BPDP, Ditjenbun dan PT CWE Perkuat Kompetensi Petani Kelapa Sawit di Mamuju, Sulawesi Barat.

Menurutnya, sebagian besar perkebunan sawit di Indonesia memiliki peluang untuk memenuhi berbagai persyaratan EUDR. Namun, proses tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah.

Perhatian khusus diperlukan terhadap petani sawit. Aditya menegaskan, upaya memenuhi persyaratan pasar global tidak boleh membuat petani sawit kehilangan akses terhadap rantai pasok.

“Dengan upaya dari pemerintah, petani sawit tidak boleh tertinggal. Mereka harus memiliki kesempatan dan akses yang sama kepada para mitra yang dapat membantu proses tersebut,” katanya.

BACA JUGA: Lidi Sawit Sumut Tembus Pasar China, India, dan Pakistan, UMKM Perlu Perhatikan Spesifikasi Ekspor

Persoalan petani menjadi penting karena struktur industri sawit Indonesia tidak hanya terdiri atas perusahaan perkebunan skala besar. Perkebunan rakyat juga menjadi bagian dari rantai pasok yang harus mampu memenuhi tuntutan ketertelusuran dan keberlanjutan.

CPOPC Dorong Kerja Sama

Sekretaris Jenderal Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau CPOPC, Izzana Saalleh, mengatakan penerapan EUDR masih menjadi bagian dari pembahasan di tingkat negara-negara penghasil sawit.

Menurut Izzana, masing-masing negara memiliki kondisi dan kepentingan nasional yang perlu diperhatikan dalam menghadapi penerapan regulasi tersebut.

BACA JUGA: Sekitar 200 Calon Penerima Beasiswa SDM Sawit Dikabarkan Batal, Alumni Desak BPDP Beri Kepastian

Ia mengatakan berbagai upaya yang telah berjalan di lapangan perlu terus didorong dan diperkuat. Praktik yang sudah diterapkan dapat menjadi contoh untuk menunjukkan kesiapan negara-negara produsen sawit dalam menghadapi tuntutan pasar internasional.

“Kami ingin mendorong dan menampilkan pekerjaan yang sudah dilakukan di lapangan serta melihat bagaimana hal tersebut dapat terus diperkuat,” ujar Izzana.

Dalam penerapan EUDR, perhatian terhadap petani sawit menjadi salah satu isu yang kembali mengemuka. Sistem ketertelusuran tidak hanya harus mampu menjangkau perusahaan besar, tetapi juga kebun-kebun rakyat yang menjadi bagian dari rantai pasok.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode III September 2026 Naik Rp15,06 per Kg

CPOPC, kata Izzana, juga telah berkomunikasi dengan WWF Indonesia untuk melihat berbagai hal yang dapat dilakukan bersama dalam memberikan dukungan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai EUDR sekaligus membantu menciptakan pendekatan yang dapat diterapkan dalam konteks negara-negara produsen sawit.

Bagi Indonesia, tantangan EUDR bukan sekadar persoalan memenuhi persyaratan ekspor. Regulasi tersebut juga mendorong kebutuhan akan sistem data, ketertelusuran, serta dokumentasi asal-usul komoditas yang semakin kuat.

BACA JUGA: Cargill Soroti Tren Konsumen Indonesia terhadap Bahan Makanan di Fi Asia 2026

Pada saat yang sama, proses tersebut perlu memperhatikan kondisi petani sawit agar peningkatan standar keberlanjutan tidak menciptakan kesenjangan baru dalam rantai pasok.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, dan petani sawit, persiapan menghadapi EUDR dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. (T2)