SPKS Khawatir Margin Fee Ekspor DSI Tekan Harga TBS, Pemerintah Diminta Lindungi Petani Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Rencana penerapan margin fee dalam tata kelola ekspor kelapa sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mendapat perhatian dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Organisasi petani tersebut mengingatkan pemerintah agar kebijakan baru itu tidak menambah beban biaya yang pada akhirnya dapat menekan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani sawit.

Dilansir InfoSAWIT dari SPKS, Selasa (1/9/2026), Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan perbaikan tata kelola ekspor dan peningkatan penerimaan negara dapat dilakukan, tetapi kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha perkebunan sawit, terutama petani rakyat.

Menurutnya, tambahan biaya dalam kegiatan ekspor memiliki risiko diteruskan ke sektor hulu. Jika kondisi tersebut terjadi, petani berpotensi menjadi pihak yang menanggung dampaknya melalui penurunan harga TBS.

BACA JUGA: Posisi Petani Sawit Lemah dalam Ekosistem Industri Sawit

SPKS menilai pendapatan petani tidak semestinya menjadi sumber pembiayaan bagi perubahan tata kelola ekspor. Karena itu, penerapan margin fee perlu dikaji agar tidak menciptakan tekanan tambahan terhadap harga TBS di tingkat petani.

Pungutan Ekspor Dinilai Sudah Menekan Harga TBS

SPKS juga menyoroti besarnya pungutan ekspor yang selama ini dikenakan terhadap komoditas sawit. Menurut Sabarudin, pungutan ekspor sebesar 12,5 persen disebut telah memberikan tekanan terhadap harga TBS petani.

“Pungutan ekspor saja yang saat ini mencapai 12,5 persen telah sangat menekan harga TBS,” kata Sabarudin.

BACA JUGA: Regenerasi Petani Sawit Jadi Perhatian, 174 Petani OKU Didorong Siapkan Generasi Penerus 

Berdasarkan data yang digunakan SPKS, pungutan tersebut disebut dapat menurunkan harga TBS petani sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. SPKS juga menyebut setiap kenaikan 1 persen pungutan ekspor berpotensi memberikan tekanan sekitar Rp300 sampai Rp400 per kilogram terhadap harga TBS petani.

Atas dasar itu, SPKS meminta margin fee yang nantinya ditetapkan PT DSI tidak berada pada tingkat yang berpotensi memperbesar tekanan terhadap harga komoditas di tingkat kebun.

Semakin besar biaya yang muncul di sektor hilir, menurut SPKS, semakin besar pula risiko beban tersebut diteruskan hingga ke petani sebagai produsen bahan baku sawit.

BACA JUGA: Eksplorasi Konsep Nexus Baru (7 TAS+): Solusi Holistik Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Indonesia

SPKS Soroti Manfaat Pungutan Ekspor

Selain persoalan margin fee, SPKS mempertanyakan sejauh mana penerimaan yang berasal dari pungutan sektor sawit telah memberikan manfaat langsung bagi petani sawit rakyat.

Sabarudin menilai nilai pungutan yang dikumpulkan dari industri sawit sudah besar. Namun, menurut dia, manfaat yang diterima petani belum sebanding dengan besarnya pungutan yang berasal dari sektor tersebut.

SPKS karena itu meminta pemerintah tidak sekadar memperkuat penerimaan negara, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap pendapatan petani.

BACA JUGA: Produksi Sawit Indonesia 2026 Diproyeksikan Tembus 50,31 Juta Ton (Bagian 1)

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembentukan harga batas bawah TBS petani sawit. Harga tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan ketika terjadi perubahan kebijakan ekspor maupun gejolak harga sawit di pasar global.

Dorong Harga Batas Bawah TBS

Menurut SPKS, harga batas bawah TBS perlu disusun menggunakan formula yang adil dan transparan. Perhitungannya juga harus memperhatikan biaya produksi serta tingkat kesejahteraan petani sawit.

Kebijakan tersebut dinilai penting agar petani tidak menjadi pihak pertama yang menanggung dampak ketika terjadi perubahan biaya maupun kebijakan di sektor ekspor.