CELIOS Ungkap Sulawesi Lampaui Batas Ekologis Sejak 2024, Industri Ekstraktif Jadi Sorotan

InfoSAWIT, JAKARTA – Pulau Sulawesi disebut telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) sejak 2024. Temuan tersebut terungkap dalam studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menyoroti pesatnya ekspansi industri ekstraktif, mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, smelter hingga pembangkit listrik captive.

Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, Jumat (25/9/2026), CELIOS menyebut Sulawesi memperoleh skor agregat 4,5 dari 5 berdasarkan pengukuran terhadap kondisi udara, air, lahan, sosial, serta pengendalian kebijakan. Skor tersebut menempatkan Sulawesi dalam kategori “melampaui batas”.

Temuan itu disampaikan melalui laporan bertajuk “Melampaui Batas: Kegagalan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Mengendalikan Ekspansi Industri Ekstraktif di Sulawesi”. Studi tersebut menelusuri perkembangan pertambangan, perkebunan, smelter, PLTU captive dan kawasan industri beserta dampaknya sepanjang 2014–2024.

BACA JUGA: Denda Kebun Sawit Capai Rp21,9 Triliun, PURAKA Soroti Tata Kelola Aset Hasil Penertiban

Peneliti CELIOS Muhamad Saleh mengatakan persoalan utama bukan hanya meningkatnya tekanan ekologis, tetapi juga belum efektifnya regulasi dalam menerjemahkan status D3TLH menjadi tindakan hukum yang mengikat.

Menurut dia, status wilayah yang telah melampaui batas belum secara otomatis menghentikan penerbitan izin baru, memicu evaluasi terhadap izin lama, ataupun mewajibkan pemulihan lingkungan.

574 Izin Tambang Baru Terbit

Studi CELIOS mencatat pemerintah menerbitkan 574 izin tambang baru sepanjang 2014–2024. Sekitar 60 persen dari izin tersebut disebut terbit hanya dalam dua tahun terakhir, ketika tekanan ekologis di Sulawesi telah semakin berat.

BACA JUGA: Desakralisasi Kearifan Lokal untuk Mitigasi Karhutla

CELIOS memperkirakan rata-rata satu hektare ruang di Sulawesi berpindah ke tangan pemegang izin tambang setiap enam menit.

Lebih jauh, pada wilayah yang telah dikategorikan memiliki kondisi ekologis kritis, masih terdapat 277 izin tambang baru dengan luas konsesi mencapai 440.998 hektare. CELIOS menilai kondisi tersebut menunjukkan belum terhubungnya informasi ekologis dengan penataan ruang dan keputusan pemberian izin.

Sawit dan Pertambangan Dominasi Deforestasi

Tekanan terhadap lingkungan Sulawesi juga terlihat dari perubahan tutupan hutan. CELIOS mencatat sektor pertambangan dan perkebunan sawit menyumbang sekitar 82,2 persen deforestasi di Sulawesi sepanjang 2014–2023.

BACA JUGA: Desakralisasi Kearifan Lokal untuk Mitigasi Karhutla

Luas deforestasi yang dikaitkan dengan kedua sektor tersebut disebut sekitar 18 kali lebih besar dibandingkan deforestasi yang berkaitan dengan pertanian ladang berpindah.

Temuan tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap kecenderungan mengaitkan hilangnya tutupan hutan terutama dengan praktik pertanian masyarakat. Dalam studi CELIOS, kerusakan dalam skala besar justru dikaitkan dengan ekspansi pertambangan dan perkebunan berskala industri.

Industri Nikel dan PLTU Captive Tambah Tekanan

CELIOS juga menyoroti perkembangan industri nikel di Sulawesi. Sekitar 78 persen fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di wilayah tersebut terkonsentrasi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode IV September 2026 Turun Rp55,44 per Kg

Kedua provinsi itu juga menanggung sekitar 93,9 persen dari total kapasitas PLTU captive Sulawesi yang mencapai 9.825 megawatt. Listrik tersebut terutama digunakan untuk kebutuhan kawasan industri dan tidak dialirkan ke jaringan listrik publik.

Sementara itu, industri nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara diperkirakan menghasilkan sekitar 32,8 juta ton limbah B3 setiap tahun. CELIOS juga menemukan 269 titik penampakan tujuh spesies endemik berada di dalam atau berdekatan dengan wilayah izin pertambangan dan kawasan industri nikel.

Tekanan Lingkungan Berimbas pada Kesehatan dan Konflik Agraria

Dampak ekspansi industri juga tercermin dalam indikator kesehatan. Wilayah sentra industri mencatat rata-rata 5.353 kasus ISPA dan pneumonia per tahun, dibandingkan 2.634 kasus per tahun di wilayah non-sentra.

BACA JUGA: Tapir Betina Terperosok di Saluran Air Perkebunan Sawit Mesuji, BKSDA Lakukan Evakuasi

Kasus demam berdarah di kabupaten industri juga tercatat rata-rata 47,5 kasus per tahun, sekitar tiga kali lipat dibandingkan wilayah non-ekstraktif yang mencapai 15,5 kasus.

Dari sisi sosial, studi tersebut mencatat 95 konflik agraria yang berdampak terhadap 90.582 warga dan 59 komunitas. Sebanyak 51 konflik disebut belum ditangani, sementara 46 konflik berujung pada tindakan represif yang menyebabkan 93 orang ditangkap, empat orang terluka dan satu orang meninggal dunia.

CELIOS memperkirakan kerugian ekologis kumulatif akibat ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi telah mencapai lebih dari Rp100 triliun. Perhitungan tersebut mencakup hilangnya fungsi hutan primer, kerusakan ekosistem pesisir dan terumbu karang, serta kehilangan sumber air bersih akibat sedimentasi.

BACA JUGA: Investasi Pabrik Mini CPO Capai Rp40 Miliar, Koperasi Petani Sawit Didorong Masuk Hilirisasi

Atas temuan tersebut, CELIOS mendesak pemerintah memperkuat regulasi D3TLH. Status wilayah yang telah “melampaui batas” dinilai perlu memiliki konsekuensi hukum yang jelas, termasuk penghentian izin baru, evaluasi izin yang telah diterbitkan, kewajiban pemulihan wilayah terdampak, serta keterbukaan data ekologis dan perizinan kepada publik.  (T2)