Agrinas Palma Nusantara Luncurkan Sistem Pengadaan Digital, Perluas Peluang UMKM dan Perkuat Tata Kelola

InfoSAWIT, JAKARTA – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) resmi meluncurkan Integrated Procurement System (IPS) sebagai platform digital pengadaan barang dan jasa yang dirancang untuk memperkuat transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepatuhan dalam seluruh proses pengadaan perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital sekaligus penguatan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan perusahaan.

Peluncuran IPS pada Senin (6/7/2026) menandai upaya strategis Agrinas Palma Nusantara dalam mengintegrasikan seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, hingga pengendalian serta dokumentasi. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengadaan diharapkan berlangsung lebih cepat, transparan, kompetitif, dan terdokumentasi secara menyeluruh.

Selain memperkuat tata kelola, perusahaan juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penyedia barang dan jasa lokal, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui sistem baru ini, calon mitra dapat melakukan pendaftaran maupun pembaruan data vendor secara daring melalui platform IPS.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau 8-14 Juli 2026 Naik Rp. 28,11 per Kg

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mohammad Abdul Ghani, mengatakan penerapan IPS bukan sekadar digitalisasi proses bisnis, melainkan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan untuk membangun organisasi yang profesional, berintegritas, dan memiliki daya saing tinggi.

Menurutnya, seluruh proses pengadaan harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berbasis sistem sehingga mampu meminimalkan intervensi sekaligus memperkuat integritas perusahaan. Ia menegaskan setiap keputusan bisnis juga harus mengacu pada prinsip Business Judgement Rule, didukung kajian yang komprehensif, mitigasi risiko, asas kehati-hatian, serta bebas dari benturan kepentingan.

“Semakin banyak penyedia yang berpartisipasi, termasuk UMKM dan pelaku usaha lokal, maka akan tercipta persaingan yang sehat sehingga perusahaan memperoleh kualitas terbaik dengan biaya yang lebih efisien,” ujar Abdul Ghani, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (7/7/2026).

BACA JUGA: 101 Pekebun OKI Ikuti Pelatihan Budidaya Sawit Bersama IPB Training, Fokus Tingkatkan Produktivitas Kebun Rakyat

Ia menambahkan, digitalisasi tata kelola menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung penugasan pemerintah di bidang ketahanan pangan dan energi nasional, sekaligus memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai prinsip GCG dan mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Erry Herman, menjelaskan IPS menghadirkan proses pengadaan yang lebih efektif melalui sistem yang terintegrasi serta pembagian kewenangan yang lebih jelas antara kantor pusat dan regional.

Dengan mekanisme tersebut, seluruh proses pengadaan dapat dipantau secara real time, terdokumentasi dengan baik, serta berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran tanpa mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BACA JUGA: Impor Minyak Sawit India Anjlok ke Level Terendah 14 Bulan, Berpotensi Tekan Harga CPO Global

Di sisi lain, Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Seger Budiarjo, menyampaikan bahwa pengembangan IPS akan terus dilakukan secara bertahap agar mampu mengikuti kebutuhan operasional perusahaan yang terus berkembang.

Menurutnya, penyempurnaan sistem akan dilakukan melalui pengembangan berbagai modul, basis data, serta fitur pendukung sehingga platform tersebut semakin adaptif dan memberikan kemudahan bagi seluruh penyedia barang dan jasa, termasuk UMKM serta mitra usaha lokal, untuk berpartisipasi dalam rantai pasok perusahaan.

Ke depan, Agrinas Palma Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sistem digital yang terintegrasi guna memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional melalui pengelolaan perusahaan yang modern, profesional, transparan, dan berkelanjutan. (T1)