GAPKI Perkuat Sinergi Cegah Karhutla, Siagakan Perusahaan Sawit Hadapi Musim Kemarau 2026

Hotspot Tidak Selalu Berarti Kebakaran

Dalam upaya memahami kondisi karhutla, Guru Besar IPB University Prof. Yanto Santosa mengingatkan pentingnya membaca data titik panas atau hotspot secara proporsional.

Menurutnya, hotspot merupakan lokasi yang terdeteksi sensor satelit memiliki anomali suhu atau energi termal dibandingkan kondisi di sekitarnya. Karena itu, keberadaan titik panas tidak serta-merta dapat diartikan sebagai kebakaran yang telah terkonfirmasi di lapangan.

“Hotspot adalah lokasi yang oleh sensor satelit teridentifikasi memiliki anomali suhu atau energi termal dibandingkan lingkungan sekitarnya. Karena itu, tidak setiap hotspot dapat langsung diterjemahkan sebagai kebakaran yang telah terkonfirmasi,” ujar Prof. Yanto.

BACA JUGA: BPDP Gandeng INSTIPER dan AKPY, Siapkan 1.010 Mahasiswa Lewat Beasiswa SDM Perkebunan 2026

Ia menjelaskan sejumlah faktor perlu diperhatikan dalam membaca data tersebut, antara lain tingkat kepercayaan data, jenis sensor yang digunakan, waktu lintasan satelit, kondisi tutupan awan atau asap, serta kemungkinan adanya sumber panas lain yang bukan berasal dari kebakaran.

Karena itu, verifikasi lapangan dan bukti pendukung menjadi penting, terutama jika data akan digunakan untuk menentukan luas kebakaran, asal api, maupun pihak yang bertanggung jawab.

Untuk memastikan suatu wilayah benar-benar terbakar dan mengetahui penyebabnya, diperlukan analisis berlapis. Bukti tersebut dapat mencakup data hotspot dalam beberapa periode, citra satelit beresolusi lebih tinggi, peta area terbakar, data cuaca, batas konsesi yang sah, dokumentasi lapangan, hingga investigasi forensik apabila diperlukan.

BACA JUGA: UGM Temukan Kandidat Marka Genetik untuk Tingkatkan Efisiensi Serapan Fosfor Kelapa Sawit

Prof. Yanto menegaskan keberadaan titik panas di dalam suatu wilayah konsesi juga tidak otomatis membuktikan bahwa pemegang konsesi menjadi penyebab kebakaran.

“Secara spasial, hotspot yang berada di dalam suatu konsesi memang menunjukkan adanya deteksi termal pada lokasi tersebut. Namun hubungan sebab-akibat tetap harus dibuktikan,” katanya.

Penentuan penyebab kebakaran, menurut dia, memerlukan informasi lebih lengkap mengenai titik awal api, arah penjalaran, kondisi bahan bakar, aktivitas di lapangan, waktu kejadian, serta hasil investigasi.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalteng Periode I Agustus 2026 Tertinggi Rp3.761,22/Kg, Ini Daftar Plasma dan Swadaya

Karhutla Terjadi di Beragam Penggunaan Lahan

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan yang dikutip Prof. Yanto, indikasi luas karhutla nasional sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 54 persen berada di kawasan hutan, sementara 46 persen lainnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Wilayah APL mencakup beragam penggunaan lahan di luar kawasan hutan, termasuk lahan masyarakat, perkebunan, dan penggunaan lainnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla berlangsung pada lanskap yang beragam. Karena itu, Prof. Yanto menilai kesimpulan mengenai sektor yang paling dominan tidak seharusnya hanya didasarkan pada jumlah hotspot mentah dalam satu wilayah atau satu periode tertentu.

BACA JUGA: Harga CPO Diproyeksi Menguat di Semester II 2026, Risiko Pasokan Dorong Saham Sawit

Menurutnya, perbandingan antar-penggunaan lahan memerlukan analisis spasial yang konsisten serta normalisasi berdasarkan luas wilayah.

“Data pemerintah sendiri menunjukkan pola yang jauh lebih beragam daripada narasi tunggal bahwa satu sektor paling bertanggung jawab. Untuk membandingkan antar-penggunaan lahan secara adil, diperlukan overlay spasial yang konsisten serta normalisasi berdasarkan luas wilayah,” ujarnya.

Data Hotspot Perlu Diverifikasi

Terkait data titik panas di Kalimantan Selatan, Prof. Yanto menyoroti angka yang dipublikasikan WALHI Kalimantan Selatan, yakni 1.281 hotspot selama periode 1 Mei hingga 22 Juli 2026.