Keempat, membenahi tata niaga melalui digitalisasi dan sistem ketertelusuran, termasuk usulan pengembangan SITASRA atau Sistem Informasi dan Tata Kelola PABKESRA serta kajian pembentukan Bursa PABKESRA.
Kelima, membangun kawasan hilirisasi terpadu yang menghubungkan industri bioenergi dengan sektor pangan, pakan ternak, pupuk organik, biogas, biomassa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Momentum B50 dan Ketahanan Energi Nasional
Dorongan tersebut disampaikan ketika Indonesia memasuki tahap implementasi mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026. Dalam publikasi Kementerian ESDM pada 15 September 2026 yang dirujuk GAPPKES MIKEMINO, program B50 dilaporkan telah menjangkau 6.050 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sementara sejumlah terminal distribusi masih menjalani proses transisi.
BACA JUGA: DSI Uji Platform NADI, Tata Kelola Ekspor Sawit Didorong Lebih Transparan
Bagi GAPPKES MIKEMINO, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk menata ekosistem industri biodiesel agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi energi, tetapi juga memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat di sentra perkebunan sawit.
Salim menegaskan bahwa pengembangan bioenergi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan energi, keberlanjutan pasokan bahan baku, kepentingan pangan, dan kesejahteraan petani.
Organisasi tersebut berharap pemerintah membuka ruang dialog lintas kementerian untuk membahas integrasi PABKESRA, penyusunan standar bahan baku, kajian teknologi, fasilitasi pembiayaan, dan pembentukan kemitraan industri.
GAPPKES MIKEMINO menyatakan siap menjalin kerja sama dengan pemerintah, produsen biodiesel, investor, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan model industrialisasi yang melibatkan petani dan pelaku usaha pengolahan skala rakyat.
Bagi organisasi tersebut, penguatan biodiesel nasional tidak cukup hanya menghasilkan pasokan energi yang lebih mandiri. Kebijakan hilirisasi juga perlu membuka kesempatan bagi petani sawit untuk menjadi pelaku industri dan menikmati nilai tambah dari sumber daya perkebunan yang mereka kelola. (T2)
