InfoSAWIT, NUSA DUA – Pemerintah terus mematangkan kesiapan teknis untuk pengembangan mandatori biodiesel hingga B50. Namun, peningkatan campuran biodiesel tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku minyak sawit, melainkan juga membutuhkan perhitungan matang terkait infrastruktur distribusi, kebutuhan pembiayaan, serta kondisi pasar energi dan minyak nabati.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kajian teknis dengan berkaca pada pengalaman penerapan mandatori biodiesel sebelumnya, mulai dari B20, B30, B35 hingga B40.
Hal tersebut disampaikan Eniya dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (12/11/2026), di Bali.
Menurut Eniya, setiap peningkatan persentase pencampuran biodiesel harus didasarkan pada kajian menyeluruh. Perhitungan tersebut mencakup kebutuhan volume, perkembangan harga, kemampuan pendanaan program, hingga kesiapan infrastruktur untuk mendukung distribusi biodiesel ke berbagai wilayah.
Ia mencontohkan, ketika Indonesia meningkatkan mandatori dari B35 menjadi B40, pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan tambahan infrastruktur, termasuk logistik dan titik-titik distribusi. Tantangan tersebut semakin kompleks karena Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas, termasuk kawasan Indonesia Timur.
Karena itu, pengalaman penerapan B40 menjadi salah satu bahan evaluasi penting sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai tahapan mandatori berikutnya.
BACA JUGA: IPOC 2026: Pemerintah Tegaskan Pendekatan Tanpa Toleransi terhadap Pembakaran Lahan Sawit
Skema Insentif dan Pungutan Ekspor Ikut Diperhitungkan
Selain infrastruktur, aspek pembiayaan menjadi perhatian utama dalam pengembangan biodiesel. Eniya menjelaskan, pemerintah perlu menghitung kemampuan pendanaan program dengan mempertimbangkan perkembangan harga CPO, harga bahan bakar minyak, serta penerimaan dari pungutan ekspor.
Menurutnya, perubahan harga komoditas dapat memengaruhi kebutuhan insentif yang harus disediakan untuk menjaga keberlangsungan program biodiesel. Oleh sebab itu, kebijakan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan target pencampuran, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan perhitungan keekonomian.
Eniya juga menyinggung pengalaman ketika harga energi mengalami perubahan signifikan. Dalam kondisi tertentu, program biodiesel dapat membantu menekan kebutuhan subsidi pemerintah terhadap bahan bakar berbasis minyak bumi.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode 8–14 November 2026, Umur 10–20 Tahun Rp3.718,65 per Kg
Namun, besarnya manfaat tersebut perlu dihitung secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga dan kebutuhan insentif. Pemerintah, kata dia, juga terus mengevaluasi berbagai opsi agar pelaksanaan program tetap berjalan tanpa mengabaikan kesiapan sektor pendukung.
Terkait persiapan teknis, Eniya menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan telah dipersiapkan. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang konsultasi dan evaluasi sebelum menentukan langkah kebijakan berikutnya.
Produktivitas Sawit Harus Diperkuat
Di luar kesiapan teknis biodiesel, Eniya turut menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, intensifikasi harus menjadi salah satu prioritas agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan tanpa selalu mengandalkan perluasan lahan.
BACA JUGA: IPOC 2026: Ekspor Sawit Indonesia Tembus US$28,84 Miliar hingga Oktober 2026, Naik 60%
Peningkatan produktivitas per hektare dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan bahan baku energi dan keberlanjutan ekosistem perkebunan.
Ia juga menyinggung perlunya memperhitungkan posisi Indonesia dalam persaingan bioenergi global. Pengalaman negara lain, termasuk Brasil, dapat menjadi bahan pembelajaran dalam merancang kebijakan pengembangan bahan bakar nabati.
Selain biodiesel, pengembangan hilirisasi sawit juga perlu diperhatikan. Menurut Eniya, perhitungan manfaat kebijakan tidak seharusnya hanya melihat perubahan volume ekspor atau impor, tetapi juga mempertimbangkan nilai tambah produk, penciptaan lapangan kerja, serta manfaat ekonomi lainnya.
BACA JUGA: GAPKI Peringatkan Ancaman Produktivitas Sawit, Pemupukan dan Replanting Jadi Tantangan Besar
Dengan demikian, pengembangan biodiesel harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat industri sawit nasional, mulai dari perkebunan, industri pengolahan, hingga sektor energi.
Pemerintah kini dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa peningkatan mandatori biodiesel berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur, keberlanjutan pembiayaan, serta peningkatan produktivitas kebun. Sebab, keberhasilan program B50 tidak hanya ditentukan oleh besarnya persentase pencampuran, tetapi juga kemampuan seluruh ekosistem industri untuk menopangnya. (T2)
