InfoSAWIT, NUSA DUA – Pemerintah menegaskan tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap praktik pembakaran lahan, termasuk yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menilai kebakaran yang terus berulang bukan lagi persoalan keterbatasan teknologi, melainkan lemahnya komitmen dan tindakan pencegahan dari para pemangku kepentingan.
Pesan tersebut disampaikan Rachmat Pambudi saat berpidato dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC) 2026, dihadiri InfoSAWIT, Kamis (12/11/2026). Ia mempertanyakan mengapa kebakaran lahan masih terus terjadi dari tahun ke tahun, padahal teknologi pemantauan satelit secara real time dan pemodelan iklim prediktif telah tersedia.
Menurutnya, kemampuan untuk mendeteksi potensi kebakaran seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum api meluas. Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan keseriusan seluruh pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode 8–14 November 2026, Umur 10–20 Tahun Rp3.718,65 per Kg
Rachmat juga menyoroti dampak kebakaran yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi turut menimbulkan kerugian ekonomi dan menguras sumber daya negara. Bahkan, kebakaran telah menimbulkan korban dari kalangan petugas yang berada di garis depan penanganan.
Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah langsung untuk mempercepat penanganan kebakaran, termasuk melalui pengerahan kekuatan militer dan sumber daya tanggap darurat di sejumlah provinsi terdampak.
Namun, pemerintah menilai respons setelah kebakaran terjadi tidak cukup. Pencegahan harus menjadi prioritas, sehingga seluruh pihak diminta bertindak sebelum api muncul dan menyebar.
BACA JUGA: IPOC 2026: Ekspor Sawit Indonesia Tembus US$28,84 Miliar hingga Oktober 2026, Naik 60%
Penegakan Hukum Menyasar Pemegang Konsesi
Rachmat menegaskan negara tidak seharusnya terus menanggung beban akibat kelalaian pihak yang membiarkan kebakaran terjadi. Ia menyebut proses penegakan hukum dan pidana telah berjalan terhadap pihak-pihak yang membiarkan kebakaran di dalam wilayah konsesinya.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidakjelasan penerapan aturan pembukaan lahan dengan cara membakar. Regulasi nasional melarang pembakaran lahan, meskipun terdapat pengakuan terhadap praktik kearifan lokal bagi masyarakat adat dan petani skala kecil dengan luasan terbatas.
Pengecualian tersebut, menurut Rachmat, tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan praktik pembakaran oleh kegiatan pertanian berskala besar. Ketidakjelasan aturan dan lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang bagi pihak tertentu untuk mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan tanggung jawab lingkungan.
BACA JUGA: GAPKI Peringatkan Ancaman Produktivitas Sawit, Pemupukan dan Replanting Jadi Tantangan Besar
Karena itu, ia menegaskan perlunya pendekatan tanpa pengecualian terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar. Perusahaan, pemasok, maupun regulator tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab pencegahan kebakaran.
Keberlanjutan Harus Terbukti di Lapangan
Rachmat juga mengingatkan agar keberlanjutan tidak berhenti sebagai slogan pemasaran industri. Komitmen yang tertulis dalam dokumen dan kebijakan harus tercermin dalam perlindungan lingkungan secara nyata.
Menurutnya, kesenjangan antara kepatuhan administratif dan pelaksanaan di lapangan harus segera ditutup. Pemanfaatan teknologi pemantauan, penguatan pengawasan, dan tindakan pencegahan perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Bagi industri sawit Indonesia, persoalan kebakaran menjadi ujian penting terhadap kredibilitas komitmen keberlanjutan. Sebab, upaya menjaga posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama pasar minyak nabati dunia tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab melindungi lingkungan.
Pesan pemerintah dalam forum IPOC 2026 tersebut jelas: pencegahan kebakaran harus dimulai sebelum munculnya asap, sementara seluruh pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kondisi di wilayah operasionalnya. (T2)
