InfoSAWIT, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia sepanjang 2026 menjadi perhatian dalam konferensi tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau RT2026. Di tengah sorotan terhadap sektor perkebunan kelapa sawit, RSPO menyampaikan data awal pemantauan satelit yang menunjukkan area terbakar di konsesi bersertifikat RSPO jauh lebih kecil dibandingkan total area kebakaran nasional.
Berdasarkan analisis satelit Nusantara Atlas untuk periode Januari hingga September 2026, kebakaran lahan di Indonesia telah mencapai lebih dari 1,9 juta hektare. Sementara itu, area terbakar atau terdampak kebakaran di dalam konsesi bersertifikat RSPO tercatat sekitar 14.500 hektare, atau sekitar 0,8% dari total area terbakar nasional.
Data tersebut dipaparkan Dr. David Gaveau, pendiri TheTreeMap, dalam rangkaian RT2026 di Jakarta. Hasil pemantauan tersebut juga telah dicocokkan dengan data RSPO.
BACA JUGA: SMILE Tingkatkan Target Sertifikasi RSPO menjadi 7.000 Petani Sawit Swadaya
Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, ditulis Selasa (10/11/2026), CEO RSPO Joseph D’Cruz mengatakan, organisasi tersebut tidak menghindari pengawasan publik terhadap industri kelapa sawit. Menurutnya, anggota RSPO turut berupaya menangani kebakaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Ia menegaskan, apabila ditemukan konsesi tertentu dengan tingkat kebakaran yang tidak biasa, RSPO akan mengidentifikasi dan melakukan investigasi. D’Cruz juga menyampaikan bahwa analisis sejauh ini menunjukkan hampir tidak ada lahan terbakar di area petani sawit swadaya yang telah bersertifikat RSPO.
Selain itu, belum terdapat data atau bukti yang menunjukkan adanya unit bersertifikat RSPO yang sengaja melakukan pembakaran.
BACA JUGA: Minyak Jelantah Berpotensi Jadi Bahan Baku Biodiesel, Dukung Ekonomi Sirkular
Dalam kesempatan tersebut, D’Cruz mengajak seluruh anggota RSPO menyampaikan fakta dan data yang tersedia kepada publik. Ia menilai keterbukaan informasi penting agar upaya pencegahan dan penanganan kebakaran yang telah dilakukan pelaku industri berkelanjutan dapat diketahui secara lebih luas.
Menurutnya, keterlibatan anggota dalam menyampaikan bukti dan perkembangan di lapangan diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem sertifikasi serta keberlanjutan industri kelapa sawit. (T2)
