Saatnya Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Sawit Dan Pupuk, Cabut Larangan Eskpor CPO

InfoSAWIT, ROKAN HULU – Setelah hampir tiga bulan negeri ini dihadapkan pada persoalan yang berdampak kepada sektor ekonomi masyarakat di akar rumput, persoalan tersebut adalah kelangkaan yang dibarengi dengan naiknya harga minyak goreng sawit di Indonesia, termasuk kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar beberapa waktu yang lalu.

Diungkapkan Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kab. Rokan Hulu, Yusro Fadly, kelangkaan dan Kenaikan harga minyak goreng sawit tersebut sangat disayangkan, terlebih Indonesia adalah produsen utama minyak sawit mentah (CPO) yang merupaakan bahan baku dari minyak goreng.

Kenaikan harga minyak goreng sawit, tutur Fadly, tidak hanya menjadikan rakyat sebagai korbannya tetapi juga telah mengorbankan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan 3 Perusahaan besar yang bergerak dibidang sawit, khususnya perusahaan penghasil minyak goreng sawit. 

BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Anggota SPKS Di Riau Peroleh Sertifikat RSPO

Tidak hanya masyarakat pengguna minyak goreng sawit yang panik, saat ini seluruh negeri memperlihatkan kepanikan nya juga, hal ini dibuktikan dengan beberapa kali perubahan Permendag, dan juga diikuti oleh surat Presiden Jokowi tentang pelarangan Ekspor CPO ke luar negeri pada tanggal 28 April 2022 lalu.

Yusro Fadly berharap, dengan kejadian ini menjadi awal dalam upaya memperbaiki tata kelola niaga sektor sawit dari hulu dan hilir. “Sudah saatnya seluruh stakholder saling bekerja sama sehingga lahir sebuah regulasi yang sehat untuk perbaikan Tata Kelola Sektor Sawit ke depannya,” ungkap Fadly kepada InfoSAWIT, Kamis (12/5/2022).

Terlebih, saat ini kondisi sektor sawit sudah hampir sampai pada titik kronis, dibuktikan sudah ada beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang menolak untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Yusro Fadly menilai, bila kondisi ini dibiarkan berjalan lama, maka di khawatirkan daerah yang tergantung pada sektor sawit akan merasakan dampaknya, seperti sebagian wilayah di pulau Sumatera, khususnya Riau dan wilayah Kalimantan. 

“Kami petani sawit yang tergabung di SPKS berharap ada evaluasi dari Presiden Jokowi dengan kondisi yang terjadi saat ini dan bisa secepatnya mencabut larangan eksport yang telah diumumkan beberapa waktu yang lalu,” katanya.

Lanjut Fadly, selain tata kelola sawit, kondisi harga pupuk saat ini juga sangat memberatkan bagi para petani, khususnya petani sawit swadaya, disaat harga TBS naiknya hampir 200% pula diikuti oleh kenaikan harga Pupuk hingga 300%. “Sayangnya belum ada penjelasan dari pihak terkait baik Pemerintah maupun lembaga negara yang mengelola sektor pupuk, mengenai penyebab kenaikan harga pupuk,” tutup Fadly. (T2)