Klaim Lahan Sawit di Morut, Mantan Aktivis Siap Bela Masyarakat, Asalkan…

Solusi awal, waktu itu disepakati untuk melibatkan pemerintah mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Dibentuklah tim validasi untuk memastikan data-data lapangan. Tim perlu mengetahui siapa anggota masyarakat yang mengaku sebagai pemilik sah, berikut data-data lain seperti bukti surat kepemilikan dan informasi tentang luas lahan. Dari data itu setidaknya bisa diketahui lahan mana yang “dirampas” perusahaan. Dan, jika benar, berapa luas yang “dirampas”. Sementara pihak perusahaan juga mengklaim memiliki dokumen-dokumen perijinan, termasuk proses pengurusan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Hasil validasi sangat mengejutkan. Ternyata, total luas lahan yang diklaim oleh oknum masyarakat jauh melebihi luas lahan yang dikelola dan tengah dimohonkan HGU-nya oleh perusahaan. Yang diklaim bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat luas lahan yang dikelola perusahaan.

Hingga periode kedua duduk di DPRD sepanjang 2014-2019, sebagai ketua komisi 2, sengkarut klaim lahan itu tak kunjung selesai. Unjuk rasa masih terus terjadi. Karyawan yang bekerja di PT ANA yang sebagian besar masyarakat asli setempat resah karena pengunjuk rasa melarang mereka bekerja di lapangan. Panen buah sawit di kebun yang diklaim terganggu.

BACA JUGA: Sesuai SNI, Produksi Minyak Makan Merah Berbasis Sawit Hanya Dilakukan Koperasi Petani

Menurut Jabar, klaimer lahan tak pernah bisa membuktikan alas hak atas tanah yang mereka klaim. “Saya akan berdiri paling depan membela masyarakat, kalau mereka punya bukti yang sah,” tegasnya dengan wajah berapi-api. “Waktu masih di DPRD saya sudah menolak klaim-klaim masyarakat yang tidak punya legalitas formal,” tutur Jabar.

Yang unik, menurutnya, sewaktu PT ANA membuka lahan, tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Setelah perkebunan jadi, baru mulai muncul klaim-klaim itu. Jabar sendiri heran dengan klaim tersebut. Sebab, daerah yang dikelola perusahaan semula memang daerah yang terlantar. “Melihat lahannnya saja malas, bagaimana mungkin orang bisa berkebun di situ,” katanya menggambarkan kawasan yang kini ditanami sawit oleh PT ANA yang dulunya penuh air dan tampak mustahil diubah jadi perkebunan.

Jabar La Haji tak menepis kemungkinan adanya pihak tertentu yang hendak memetik untung di balik ketidaktahuan masyarakat. Kemungkinan peran pihak tertentu itu sangat terbuka. Apalagi, menurutnya, dulu harapan para klaimer ke DPRD tidak membuahkan hasil. “Makanya mereka mencari akses ke LSM,” katanya menduga. “Saya yang secara pribadi juga mantan bagian dari jaringan aktivis-aktivis itu, menyayangkan kalau kemudian kawan-kawan yang bergerak di bidang advokasi tidak melihat secara jernih persoalan pokoknya,” kata mantan aktivis LSM Sahabat Morowali itu.