Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Hasil Pantuan Lapangan Terkait HTI dan Sawit Ke Menteri LHK

oleh -1706 Dilihat
infosawit
Dok. Humas KLHK

InfoSAWIT, JAKARTA Koalisi masyarakat sipil 8 provinsi tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dalam jejaring Eyes On The Forest (Jikalahari, Walhi Riau, KSPPM, Walhi Jambi, Walhi Sumatera Selatan, Point Kalbar, Walhi Kalimantan Tengah, Walhi Kalimantan Timur dan Walhi Papua) menyampaikan langsung dua laporan hasil pemantauan lapangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 26 Januari 2023 lalu. Koalisi diterima langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, serta Eselon I dan II KLHK.

Diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya, pihaknya mengapresiasi kegiatan pemantauan di lapangan dan hadir langsung ke Gedung Manggala KLHK untuk penyelesainnya. Lantaran, dalam bekerja pemerintah ada yang bisa langsung di advice, ada juga yang harus menunggu beberapa bulan, ada juga yang perlu belas-belas bulan.


“Yang paling pas memang jika dikerjakan bersama, ada yang saling mengingatkan, bagian mana yang harus dikerjakan pemerintah dan bagian mana yang perlu penguatan dari masyarakat sipil. Paling penting tindak lanjut temuan lapangan yang dilakukan oleh teman-teman di 8 provinsi,” kata Siti Nurbaya dikutip InfoSAWIT dari laman resmi Jikalahari.

BACA JUGA: Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) Sawit Periode 1-15 Februari Ditetapkan US$ 142/Ton

Dua laporan ini berisi perkembangan performa korporasi sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit. Total 40 korporasi yang terdiri atas 27 korporasi HTI, 13 sawit yang tersebar di Provinsi di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua.

Dimana laporan Pertama berupa laporan investigasi pelanggaran komitmen No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) dan kebijakan berkelanjutan oleh korporasi HTI. Koalisi Jejaring Eyes on The Forest melakukan pemantauan untuk melihat implementasi komitmen NDPE, dan komitmen kebijakan berkelanjutan APRIL Grup, APP Sinarmas Grup, Sumitomo dan Medco. Pemantauan HTI di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Papua.

Lantas laporan Kedua berupa eksisting izin korporasi HTI dan sawit pasca pencabutan izin oleh pemerintah yang diumumkan Presiden Jokowi pada 6 Januari 2022. Hasil pemantauan sepanjang Maret – Juni 2022 di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Papua menemukan, korporasi masih beroperasi padahal izin sudah dicabut, korporasi sawit dan cukong menguasai lahan eks HTI yang dicabut, korporasi tambang menguasai lahan eks HTI yang dicabut, korporasi HPH menguasai lahan eks HTI yang dicabut dan masyarakat menguasai lahan eks HTI yang dicabut.

BACA JUGA: FGD Sawit Berkelanjutan #12: Peremajaan Sawit Rakyat, Mendukung  Praktik Sawit Berkelanjutan

Dua laporan tersebut menggambarkan korporasi HTI dan sawit melakukan pelanggaran hukum, perusakan hutan, dan merampas hutan tanah masyarakat adat. Bahkan korporasi yang di cabut izinnya, hingga kini tidak ada tindakan oleh pemerintah. “Inti temuan lemahnya pengawasan pemerintah di tingkat tapak atau lapangan menjadi faktor terbesar. Korporasi terus menerus merusak dan merampas hutan tanah masyarakat adat dan tempatan,” demikian catat pihak Koalisi Masyarakat Sipil. (T2)

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dengan bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link InfoSAWIT-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


Atau ikuti saluran Whatsapp "InfoSAWIT News", caranya klik link InfoSAWIT News dan Group Whatsapp di InfoSAWIT News Update

Untuk informasi langganan dan Iklan silahkan WhatsApp ke Marketing InfoSAWIT_01 dan Marketing InfoSAWIT_02 atau email ke sawit.magazine@gmail.com