InfoSAWIT, JAKARTA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) saat membuka rapat koordinasi sawit nasional dengan tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat, memastikan bahwa program peremajaan sawit rakyat (PSR) akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ditargetkan, program ini bisa mencapai 180.000 hektar pada setiap tahunya.
Kata SYL, kedepannya tidak boleh ada aturan yang menghambat PSR, “Kita pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet karena program ini adalah program rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit,” ujar SYL dalam keterangannya diterima InfoSAWIT, Senin (27/2/2023).
Menurut SYL, program PSR harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.
BACA JUGA: Jalankan PSR dan Tambah Fasilitasi Sarpras Kebun Sawit, Kementan Perkuat Sinergisitas
“Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan nilai kesejahteraan petani pekebun kita. Saatnya kita berjuang untuk petani agar skala ekonominya meningkat,” katanya.
SYL mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.
Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektar atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan memgganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.
BACA JUGA: Pelaku Sawit dan Pemerintah Sinergi Turunkan Emisi Karbon
“Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua,” katanya.
Namun demikian, SYL mengatakan bahwa peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikan tangan. Berbagai tantangan yang dihadapi Pekebun sawit kita, tentu perlu kerja keras dan kerja kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program ini.
“Sejak awal rapat koordinasi ini telah banyak diupayakan baik pemerintah maupun stakeholder lainnya guna mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi,” jelasnya. (T2)
