Klaim Penurunan Emisi dan Deforestasi Mesti Bermuara Pada Tanpa Bahan Bakar Fosil

InfoSAWIT, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah mengklaim kesuksesan Indonesia dalam upaya penurunan emisi karbon dan deforestasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Klaim tersebut disambut dengan hati-hati oleh Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, mengingatkan bahwa meskipun ada kemajuan, krisis iklim yang terus meningkat memerlukan tindakan lebih lanjut.

Menurut Nadia, meskipun Presiden Jokowi telah merinci pencapaian Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi, negara ini tidak boleh merasa puas. Data terbaru dari Global Carbon Project (GCP) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat sepuluh besar sebagai penyumbang emisi terbesar di dunia, dengan peningkatan sebesar 18,3% dari tahun sebelumnya. Faktor utama peningkatan ini berasal dari penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan tingginya tingkat deforestasi.

“Indonesia harus tetap tegas menuju titik akhir net-zero emisi dengan menyapih bahan bakar fosil, apalagi mengingat bahwa data dan fakta harus dilihat utuh dari berbagai perspektif,” ujar Nadia dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (5/12/2023).

BACA JUGA: Indonesia Duduki Sepuluh Besar Penyumbang Emisi di Dunia, Butuh Aksi Nyata Penurunan

Sementara, Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim penurunan emisi sebesar 42% pada tahun 2022 dibandingkan dengan rencana bisnis seperti biasa (Business as Usual) tahun 2015. Meski demikian, Nadia mengingatkan pentingnya transparansi dalam menyajikan data dan fakta kepada publik, memungkinkan partisipasi publik untuk memvalidasi capaian tersebut.

Laporan GCP juga mencatat bahwa Indonesia masih memiliki beberapa catatan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Nadia mencatat adanya ketidaksesuaian antara klaim penurunan emisi dengan realitas lapangan, khususnya terkait kuota deforestasi yang masih diizinkan menurut dokumen Enhanced NDC. Meskipun Presiden Jokowi telah berjanji untuk memperbaiki pengelolaan Forest and Other Land Use (FOLU), masih ada risiko pengalihfungsian hutan akibat kebijakan yang tidak selaras.

Salma Zakiyah dari Yayasan MADANI Berkelanjutan menyoroti potensi deforestasi baru yang dapat timbul akibat pembangunan hutan tanaman energi untuk memenuhi target co-firing biomassa. Ia menekankan perlunya koordinasi antara sektor energi dan sektor kehutanan untuk mencegah trade-off dalam upaya pengurangan emisi.

BACA JUGA: Epistemic Community and Market Forum Antisipasi Dampak EUDR Bagi Petani Sawit

Pemerintah Indonesia didesak untuk memiliki komitmen politik yang lebih tegas dalam meningkatkan aksi iklim secara berkeadilan. Salma menekankan perlunya melibatkan pihak-pihak yang paling terdampak, termasuk buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat, serta memperhatikan hak-hak gender dan sosial. Dalam menghadapi krisis iklim, Indonesia harus menjadi pemimpin yang memberikan contoh konkret dalam perlindungan hutan dan pencapaian komitmen terhadap krisis iklim. (T2)