InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memastikan bahwa seluruh perkebunan kelapa sawit di negeri ini dikelola secara berkelanjutan. Data terbaru per tanggal 6 Desember 2023, mengungkapkan bahwa total 4,09 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia telah memenuhi ketentuan sertifikasi ISPO, dengan produksi Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 42,59 juta ton per tahun.
Deputi Menko Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Dida Gardera mengungkapkan, bahwa sebanyak 816 pelaku di sektor kelapa sawit telah berhasil memperoleh sertifikat ISPO. Dari jumlah tersebut, 107 sertifikat diberikan kepada petani, yang mengelola lahan seluas 426.183 hektar. Sementara itu, 712 sertifikat lainnya diberikan kepada pelaku sawit, yang menguasai kebun sawit dengan luas total 3,67 juta hektar dan menghasilkan TBS sebanyak 39,21 juta ton per tahun.
Meskipun capaian ini menunjukkan progres positif, Dida Gardera mengakui bahwa penerapan ISPO masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat. Kebijakan bantuan pembiayaan ISPO juga masih terbatas dan hanya mencakup biaya sertifikasi ISPO awal. Hal ini menciptakan hambatan bagi para pekebun kecil yang mungkin kesulitan membiayai proses sertifikasi.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Naik 0,64 Persen Pada Selasa (16/1), Demikian Pula di Bursa Malaysia
Sumber pembiayaan sertifikasi ISPO juga menjadi sorotan, Dida Gardera mencatat bahwa pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Kelapa Sawit) belum mencakup sepenuhnya kebutuhan. Selain itu, keberterimaan sertifikasi ISPO di pasar global masih belum optimal, meskipun ada peningkatan permintaan untuk produk kelapa sawit yang dapat ditelusuri dari hulu (perkebunan kelapa sawit) hingga hilir (produk turunan, termasuk bioenergi).
Pada pertemuan nasional petani sawit Indonesia pada akhir tahun 2023 dihadiri InfoSAWIT, Dida Gardera menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait juga belum optimal dalam mendukung percepatan implementasi ISPO. Ini menunjukkan perlunya kerjasama yang lebih erat di antara semua pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai hambatan dan memastikan keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia.
BACA JUGA: Berikut Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga dan Produksi Minyak Sawit di Tahun 2024
“Dengan segala tantangan yang dihadapi, pemerintah dan para pelaku usaha di sektor kelapa sawit perlu terus berupaya meningkatkan koordinasi, meningkatkan keberlanjutan, dan merancang kebijakan yang mendukung upaya percepatan sertifikasi ISPO,” tandas Dida. (T2)
