Airlangga Hartarto: Pemerintah Usulkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 juta per Ha

InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus menggalakkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas produk di sektor perkebunan kelapa sawit.

Pada tahun 2023, realisasi program PSR mencapai 53.012 hektar, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 72,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 30.759 hektar. Dana PSR yang disalurkan pada tahun yang sama mencapai Rp 1,5 triliun, yang diberikan kepada 21.020 pekebun sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (27/02/2024), menyoroti beberapa hal penting terkait program PSR. Salah satunya adalah realisasi penanaman kembali atau replanting sawit yang masih jauh dari target, mencapai hanya 30% dari target 180.000 hektar. Airlangga menekankan bahwa salah satu hambatan utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat.

BACA JUGA: Mandatori Biodiesel Hemat Devisa Rp 122 triliun Serta Jadi Pilar Penting Menuju Net Zero Emisi

Dalam Program PSR, pekebun sawit rakyat dapat memperoleh bantuan dukungan dana sebesar Rp 30 juta per hektar pada tahun pertama, dengan batasan maksimal luasan kebun 4 hektar. Sementara itu, pada tahun kedua dan seterusnya, pekebun dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pagu maksimal Rp 500 juta dan bunga 6% per tahun.

Terkait dengan hal ini, sedang diajukan usulan kenaikan dana bantuan menjadi Rp 60 juta untuk biaya pembangunan kebun, perawatan, tanaman sela, hingga pendampingan sampai tanaman mulai berbuah (P0–P3), dengan total kebutuhan biaya mencapai Rp 10,8 triliun.

Hal ini diusulkan mengingat hasil kajian akademik dan komunikasi dengan para pekebun, bahwa dana Rp 30 juta hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup di tahun pertama replanting.

BACA JUGA: Kerjasama GAPKI – Polri, Tingkatkan Keamanan dan Kepastian Hukum di Industri Sawit Indonesia

Selain itu, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sedang mempersiapkan program beasiswa untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam industri kelapa sawit, yang sesuai dengan tantangan industri dan prinsip keberlanjutan.

Airlangga juga menekankan perlunya percepatan penyelesaian masalah keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat, termasuk dalam pembagian wilayah TORA (Tatanan Olah Raga Agraria) yang harus didorong. (T2)