InfoSAWIT, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyoroti secara tajam praktek yang diduga tidak bermoral dalam tubuh pemerintahan. Mulyanto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya nasional, khususnya terkait izin usaha pertambangan dan hak guna usaha lahan sawit.
Pernyataan tegas Mulyanto ini muncul seiring dengan desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang dengan mencabut dan mengaktifkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di beberapa daerah.
Menurut Mulyanto, tindakan Bahlil dalam mencabut dan memberikan kembali izin tersebut diduga terkait dengan permintaan imbalan finansial yang mencapai miliaran rupiah atau bahkan penyertaan saham di perusahaan-perusahaan terkait. Desakan kepada KPK untuk memeriksa Bahlil menjadi suatu langkah yang dianggap penting dalam memastikan tegaknya hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.
Dikutip InfoSAWIT dari laman resmi PKS, Senin (4/3/3024), kritik yang dilontarkan Mulyanto juga mengarah pada kesimpangsiuran tugas antara Kementerian Investasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mulyanto menilai bahwa tugas yang seharusnya menjadi domain Kementerian ESDM, khususnya terkait urusan pertambangan, justru diambil alih oleh Kementerian Investasi. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dan potensi terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan ekosistem pertambangan nasional.
Lebih lanjut, Mulyanto menyoroti bahwa pembentukan satuan tugas yang dipimpin oleh Bahlil, terutama menjelang kampanye pilpres 2024, mencurigakan. Ia menyatakan bahwa keberadaan satuan tugas tersebut mungkin menjadi bagian dari upaya legalisasi pencarian dana untuk kepentingan politik, yang dapat merusak ekosistem pertambangan nasional dan mengancam kedaulatan pemanfaatan sumber daya alam.
BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Anggota SPKS Turut Meriahkan Semarak UKMK Sawit di Medan
Dengan demikian, pernyataan dan desakan yang dilontarkan oleh Mulyanto mencerminkan keprihatinan akan maraknya praktek-praktek yang tidak etis dalam tubuh pemerintahan dan menyoroti perlunya langkah-langkah tegas untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya nasional. (T2)
