InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam perkembangan terbaru, Panel Pengaduan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah mengambil tindakan tegas terhadap PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, induk perusahaan PT Grahadura Leidong Prima, menyusul adanya pengaduan yang diajukan oleh perwakilan komunitas.
Pengaduan yang diajukan pada 23 November 2023 tersebut menuduh bahwa PT Grahadura Leidong Prima gagal memenuhi komitmennya untuk memfasilitasi pengembangan kebun plasma bagi masyarakat. Secara khusus, diklaim bahwa perusahaan tidak menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat dan mengabaikan pemberian informasi yang diperlukan terkait pengembangan kebun dan kemitraan konservasi.
Dalam informasi yang didapat InfoSAWIT, Senin (2/9/2024), untuk menindaklanjuti tuduhan tersebut, Panel Pengaduan RSPO memulai penyelidikan independen sesuai dengan prosedurnya untuk memverifikasi klaim tersebut. Namun, di tengah fase penyelidikan, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan RSPO, yang disampaikan kepada Sekretariat RSPO pada 12 Agustus 2024.
BACA JUGA: DPRD Landak Desak Perusahaan Sawit Wilmar Group Selesaikan Pengurusan HGU
Meskipun terjadi pengunduran diri, Panel Pengaduan RSPO tetap melanjutkan penyelidikan dan pertimbangannya, serta mencatat adanya penundaan yang signifikan dan respons yang tidak memadai dari pihak terlapor sepanjang proses tersebut. “Ini termasuk keterlambatan dalam penyerahan tanggapan formal dan kegagalan untuk berpartisipasi secara efektif dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang diusulkan oleh Sekretariat RSPO,” catat surat panel RSPO tersebut pada 26 Agustus 2024 lalu.
Dalam keputusannya, Panel Pengaduan menyimpulkan bahwa perilaku PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk selama proses pengaduan tersebut tidak memuaskan dan melanggar Kode Etik Keanggotaan RSPO 2022, khususnya terkait transparansi dan penyelesaian konflik.
Akibatnya, dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan peraturan RSPO, Panel Pengaduan memutuskan untuk menghentikan keanggotaan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk dari RSPO. Keputusan ini menegaskan komitmen RSPO untuk menegakkan praktik berkelanjutan dalam industri kelapa sawit dan memastikan akuntabilitas di antara anggotanya.
BACA JUGA: 90 Persen Lahan Sawit di Papua Telantar, Izin Perkebunan Sawit Kerap Dijadikan Agunan Bank
Ke depan, Panel Pengaduan akan mengeluarkan rekomendasi lebih lanjut kepada Dewan Gubernur RSPO terkait implikasi dan tindakan yang timbul dari kasus ini.
Perkembangan ini menandai langkah penting dalam penegakan standar etika di sektor kelapa sawit, memperkuat peran RSPO dalam mempromosikan praktik berkelanjutan dan transparansi di seluruh keanggotaannya. (T2)
