Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Rekomendasi Quick Wins Transisi Energi untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

InfoSAWIT, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins yang diusulkan untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas melalui percepatan transisi energi, sejalan dengan visi ekonomi hijau dan inklusif yang diusung dalam Asta Cita.

Dalam diskusi yang difasilitasi oleh Katadata Insight Center (KIC) bersama Tim Pertumbuhan 8% Prabowo-Gibran, Koalisi Masyarakat Sipil menekankan pentingnya memprioritaskan energi terbarukan, alih-alih energi baru seperti nuklir, hilirisasi batubara, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan gas alam yang dianggap tidak efisien serta memiliki dampak lingkungan tinggi. Koalisi juga menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan sektor energi, termasuk revisi Kebijakan Energi Nasional dan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.

“Transisi energi dapat menciptakan lebih dari satu juta pekerjaan hijau pada 2050, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan,” ujar Indra Sari Wardani, Plt Direktur Program Koaksi Indonesia dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Minggu (15/9/2024). Menurutnya, percepatan transisi energi tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat tetapi juga mendukung ekonomi hijau.

BACA JUGA: Area Konservasi Bumitama Jadi Rumah Baru Owa Kalimantan yang Dilepasliarkan BKSDA

Koalisi juga mengusulkan agar pemerintah segera merumuskan peta jalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan menyiapkan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak. Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH, menyatakan bahwa pensiun dini PLTU dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, sebagaimana temuan penelitian terkait dampak ekonomi dari pensiun dini beberapa PLTU utama yang diproyeksikan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp82,6 triliun.

Tunggal Pawestri, Direktur Eksekutif Humanis Foundation, menambahkan pentingnya memperhatikan masyarakat rentan seperti pekerja dan komunitas yang bergantung pada sektor PLTU. “Kebijakan jaminan sosial, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja baru harus menjadi bagian integral dari transisi ini,” jelasnya.

Koalisi juga menekankan perlunya insentif pembiayaan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat. Program ini diharapkan mampu mempercepat kemandirian energi di tingkat lokal.

BACA JUGA: Kemenko Perekonomian Dukung Percepatan Implementasi ISPO bagi Petani

Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) juga diusulkan menjadi syarat utama dalam perizinan investasi. Irfan Bakhtiar, Direktur Iklim dan Transformasi Pasar Yayasan WWF-Indonesia, menyatakan bahwa lembaga keuangan global semakin ketat dalam menilai aspek LST dalam menyalurkan pembiayaan proyek, sehingga diperlukan perlindungan yang kuat dalam pengembangan energi terbarukan.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan di era Presiden Joko Widodo, termasuk program biodiesel 50% (B50) dan bioetanol 10% (E10). Mereka menilai bahwa program ini harus dievaluasi dari sisi daya dukung lingkungan dan keadilan sosial.

Nadia Hadad, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, menekankan bahwa ekspansi perkebunan sawit harus dihentikan karena lingkungan sudah mencapai batas kritisnya. Sementara itu, Anggi Prayoga dari Forest Watch Indonesia menambahkan bahwa co-firing biomassa justru memperpanjang usia PLTU dan mempercepat deforestasi.