InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Kamis. Kunjungan ini bertujuan membahas perlindungan sektor perkebunan, khususnya terkait permasalahan kebun kemitraan yang masih bergantung pada dana talangan.
Dalam pertemuan tersebut, Achmad Sholeh menyoroti isu krusial yang memengaruhi keberlanjutan sektor perkebunan di Kabupaten Ketapang. Ia mengungkapkan bahwa kebun kemitraan yang dikelola petani sering kali menghadapi kesulitan finansial, sehingga membutuhkan mekanisme pendanaan yang lebih stabil.
“Permasalahan ini menjadi perhatian utama karena berdampak pada kesejahteraan petani dan menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan hasil perkebunan. Pada akhirnya, hal ini merugikan seluruh pihak terkait,” ujar Sholeh dikutip InfoSAWIT dari Pontianakpos, Senin (13/1/2025).
BACA JUGA: Otomatisasi dan Mekanisasi di Perkebunan Sawit Dibahas Pada Konferensi Riset Pangan Internasional
Achmad Sholeh memaparkan sejumlah usulan kepada Kementerian Pertanian, termasuk penguatan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembinaan intensif kepada petani. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola kebun secara efisien dan mengurangi ketergantungan pada dana talangan.
“Kami berharap Kementerian Pertanian dapat segera mengambil langkah konkret agar petani kita tidak terus-menerus terjebak dalam siklus ketergantungan,” tambahnya.
Sholeh menekankan pentingnya perlindungan sektor perkebunan untuk mendukung kesejahteraan petani. Ia juga menilai perlunya evaluasi terhadap kebijakan pusat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
BACA JUGA: Rencana Pembukaan Hutan untuk Ketahanan Pangan Disorot DPR RI
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kementerian Pertanian menyambut baik masukan yang disampaikan DPRD Ketapang. Mereka berjanji untuk melakukan evaluasi dan merumuskan langkah strategis guna mengatasi permasalahan kebun kemitraan.
“Kementerian juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang yang dapat memperkuat sektor perkebunan dan memberikan dampak positif bagi petani,” ungkap Sholeh.
Melalui koordinasi ini, Achmad Sholeh berharap tercipta keberlanjutan di sektor perkebunan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengurangan ketergantungan pada dana talangan. Ia menegaskan bahwa DPRD Ketapang akan terus memperjuangkan aspirasi petani agar kebijakan pemerintah lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah pusat, dan daerah, kami optimis sektor perkebunan di Kabupaten Ketapang dapat berkembang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (T2)