InfoSAWIT, MAMUJU – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar coaching clinic yang melibatkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat (15–16 Mei 2025), di ruang rapat Kepala BPKPD Sulbar, Mamuju.
Dipimpin langsung oleh Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat internal seperti Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Faika Kadriana Ishak, dan Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman. Selain itu, hadir pula tenaga ahli Gubernur Sulbar dari berbagai bidang, OPD teknis terkait, serta perwakilan perusahaan sawit yang menjadi subjek pajak.
Masriadi menekankan bahwa sektor perkebunan sawit merupakan salah satu pengguna air permukaan terbesar di Sulbar. Namun, belum semua perusahaan terdata dengan akurat atau dikenakan pajak sesuai dengan volume pemanfaatan airnya. “Sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, kami melakukan pendekatan persuasif dan edukatif. Coaching clinic ini menjadi wadah dialog untuk menjaring data dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujar Masriadi dikutip InfoSAWIT dari BPKPD Sulbar, Minggu (18/5/2025).
BACA JUGA: B50 Diterapkan 2026, Industri Biodiesel Siap Dongkrak Ketahanan Energi Nasional
Kegiatan tersebut membahas sejumlah isu krusial, mulai dari regulasi perpajakan daerah yang mengatur PAP, metode penghitungan volume penggunaan air, hingga kewajiban pelaporan perusahaan. Tak hanya itu, diskusi juga mencakup penerapan sistem informasi perpajakan yang transparan dan berbasis data digital.
Dialog terbuka antara pemerintah dan perusahaan sawit menjadi salah satu bagian penting dalam coaching clinic ini. Para pelaku usaha diberi ruang untuk menyampaikan kendala sekaligus menyusun rencana aksi bersama guna mencapai kesepahaman dan kepatuhan dalam pembayaran pajak.
Kehadiran tenaga ahli Gubernur Sulbar, termasuk di bidang ekonomi dan teknologi informasi, turut memperkuat landasan teknis dan strategis dalam optimalisasi pemungutan PAP. “Kami ingin mendorong pengelolaan pajak daerah yang adil, transparan, dan berkelanjutan,” tegas Masriadi.
BPKPD Sulbar menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antar lembaga dan pelaku usaha demi meningkatkan kontribusi sektor PAP terhadap PAD. Optimalisasi potensi pajak dari perusahaan sawit diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara lebih mandiri dan berkelanjutan. (T2)
