Bukan Cuma Cuan, Ini Alasan Bupati Sekadau Dukung Sawit Rakyat dan Masyarakat Adat

InfoSAWIT, JAKARTA — Bupati Sekadau, Aron, menegaskan bahwa investasi di sektor kelapa sawit telah membawa dampak positif nyata bagi masyarakat daerah. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Thought Leadership Forum yang digelar di Universitas Trisakti, bertajuk “Bridging Policy and Practice: Harmonizing Local Regulations with Global Sustainability Standards“, digelar Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), pada Selasa (27/5/2025) dihadiri InfoSAWIT.

“Kami mendukung investasi kelapa sawit karena terbukti membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat, khususnya di Sekadau,” ujar Aron. Meski demikian, ia menekankan pentingnya peran petani kecil dan masyarakat adat dalam rantai pasok sawit. “Kami ingin pastikan pertumbuhan ini memberi ruang bagi petani kecil dan masyarakat adat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton,” tegasnya.

Aron juga menyuarakan perlunya percepatan kebijakan energi nasional berbasis sawit. Menurutnya, pengembangan biodiesel dari crude palm oil (CPO) tak hanya menjadi solusi energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. “Harapan kami dalam waktu dekat, pemerintah pusat segera mendorong produksi CPO menjadi biodiesel secara masif,” katanya.

BACA JUGA: Dorong Hilirisasi, Koperasi Petani Sawit di Kotawaringin Barat Siap Bangun Pabrik CPO Hijau

Sebagai bentuk komitmen daerah, Aron menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, Pemkab Sekadau mendukung petani sawit melalui berbagai program seperti bantuan benih unggul, sertifikasi ISPO, legalisasi lahan lewat PTSL dan TORA, serta pembangunan infrastruktur distribusi hasil pertanian.

Tak hanya itu, Sekadau juga menunjukkan pengakuan terhadap tiga komunitas masyarakat hukum adat Dayak sebagai kawasan perlindungan berbasis kearifan lokal. Langkah ini dinilai penting dalam memastikan bahwa pengembangan industri sawit tidak mengabaikan hak dan peran masyarakat adat.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengapresiasi pendekatan yang diambil Pemkab Sekadau. Menurutnya, dukungan nyata kepada petani menjadi contoh bagi daerah lain. “Kita butuh lebih banyak kepala daerah seperti ini. Sudah saatnya sawit rakyat jadi pilar utama industri, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.

BACA JUGA: Petani Swadaya Naik Kelas, Mimpi Besar di Tengah Transformasi Sawit Berkelanjutan

Sabarudin juga menyinggung masih lemahnya dukungan pendanaan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), khususnya bagi petani kecil. Ia mengingatkan bahwa sesuai Peraturan Presiden, biaya sertifikasi ISPO seharusnya ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Ini harus segera direalisasikan agar petani tidak terbebani,” tegasnya.

Forum yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini menjadi ruang strategis untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada petani sawit rakyat, sekaligus memperkuat kontribusi sawit terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah. (T2)